NUSA TENGGARA TIMUR — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempertanyakan sikap sejumlah lembaga pemeringkat global yang dinilai memakai standar ganda terhadap Indonesia. Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di level 41 persen dengan defisit anggaran yang selalu terjaga di bawah 3 persen, jauh lebih konservatif dibandingkan banyak negara maju.
Airlangga menyampaikan hal itu dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Selasa (6/10). Ia menilai postur makroprudensial Indonesia tergolong konservatif, tetapi lembaga rating internasional tetap mematok standar tinggi kepada Tanah Air.
Menurut Airlangga, perbandingan dengan sejumlah negara lain menunjukkan ketimpangan penilaian. Indonesia disebutnya justru lebih disiplin fiskal dibandingkan negara-negara yang mendapatkan perlakuan lebih longgar dari lembaga pemeringkat.
Perbandingan Fiskal Indonesia vs Negara Lain
Dalam paparannya, Airlangga membeberkan data defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB sejumlah negara sebagai pembanding posisi Indonesia.
- Indonesia: defisit anggaran di bawah 3 persen, rasio utang 41 persen terhadap PDB
- Amerika Serikat: defisit 5,8 persen, rasio utang 123,3 persen terhadap PDB
- India: defisit 4,4 persen, rasio utang 83,10 persen terhadap PDB
- Jepang: defisit 0,6 persen, rasio utang 248,7 persen terhadap PDB
- Singapura: anggaran positif 1,9 persen, rasio utang 171,3 persen terhadap PDB
"Bandingkan dengan Amerika yang 5,8 persen defisitnya, kemudian utangnya terhadap GDP 123,3 persen. Kemudian India minus 4,4 persen dan debt-nya 83,10 persen. Jepang defisitnya minus 0,6 persen cuman utangnya 248,7 persen. Dan negara tetangga kita Singapura, dia budget positif 1,9 persen tapi debt-nya di 171,3 persen," ujar Airlangga.
Motif di Balik Penilaian Ketat
Data tersebut, kata Airlangga, memunculkan pertanyaan besar bagi pemerintah soal motif lembaga rating dunia terhadap postur fiskal Indonesia. Ia menilai ada kejanggalan karena negara dengan disiplin fiskal lebih longgar justru tidak mendapat tekanan serupa.
"Kenapa ada kelompok rating agency yang heboh dan mematok Indonesia di angka-angka yang sebetulnya dibandingkan negara-negara yang tadi saya sebut, makroprudensial kita relatif konservatif?" ungkapnya.
Airlangga lantas mempertanyakan apakah penilaian tersebut murni berbasis pertimbangan ekonomi atau ada faktor lain di luar itu.
"Pertanyaannya, kalau yang lain boleh kok Indonesia enggak boleh? Pertanyaan berikutnya, ada apa sebetulnya? Is it economics? Is it beyond economics?" tutur Airlangga.
Pertumbuhan Ekonomi Tetap di Atas Rata-Rata Global
Di tengah tekanan penilaian global, Airlangga menegaskan ketahanan ekonomi nasional masih solid. Berbagai lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global rata-rata di kisaran 3 persen, sementara Indonesia mampu melaju di atas rata-rata.
"Nah, tentu pertama tentu pesan (sinyal) ekonomi makro. Walaupun berbagai lembaga menilai pertumbuhan global rata-rata 3, sekian baik IMF, World Bank, Indonesia masih mampu tumbuh di 5,45 persen. Dan tentu kita berharap bahwa menjelang semester kedua, angkanya juga tidak jauh dari angka di semester pertama," pungkasnya.
Apa Artinya bagi Pasar dan Pelaku Usaha
Bagi investor, pernyataan Airlangga menyoroti ketegangan antara narasi fundamental ekonomi Indonesia dan persepsi lembaga pemeringkat global. Peringkat utang yang lebih rendah dari seharusnya berpotensi menaikkan biaya pinjaman dan mempersempit ruang penerbitan obligasi, baik pemerintah maupun korporasi.
Pemerintah berharap pertumbuhan yang konsisten di atas 5 persen dapat menjadi sinyal positif bagi pasar. Namun, tanpa perubahan sikap dari lembaga rating, selisih antara kondisi fiskal riil dan penilaian eksternal berpotensi tetap menjadi faktor yang diperhitungkan investor dalam mengambil keputusan.
