NUSA TENGGARA TIMUR — Presiden Prabowo Subianto meminta PT PLN (Persero) merombak model bisnis dan menekan beban subsidi listrik negara, dalam pertemuan dengan Dirut PLN Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta. Instruksi itu juga mencakup percepatan pemasangan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW). Rancangan transformasi diminta segera dipaparkan kepada Presiden.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan arahan Presiden menitikberatkan tiga hal: pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penyempurnaan rencana cadangan pasokan listrik. Danantara Indonesia akan duduk bersama tim PLN untuk mengkaji model bisnis perusahaan secara menyeluruh.
Rosan menyampaikan keterangan itu kepada wartawan, sebagaimana dilansir Listrik Indonesia, Jumat (16/10/2026). Menurut dia, hasil pengkajian itu diharapkan menekan beban anggaran subsidi listrik sekaligus memperbaiki kinerja operasional BUMN tersebut.
Apa Isi Arahan Prabowo ke PLN
Rosan merinci permintaan Presiden dalam pertemuan di Istana Merdeka. Salah satunya percepatan penggunaan panel surya berkapasitas 100 GW.
"Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100GW solar panel," ujar Rosan.
Presiden juga meminta Dirut PLN bersama pihak terkait segera menyusun dan memaparkan rancangan transformasi. Rosan menyebut langkah ini strategis untuk memperkuat keandalan rantai pasokan energi nasional, yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas iklim investasi dan perekonomian Indonesia.
"Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik terutama dari segi bisnis modelnya itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau, untuk segera kita tindaklanjuti," kata Rosan.
Peran Danantara dan Target Pangkas Subsidi
Danantara Indonesia akan berkoordinasi dengan jajaran manajemen PLN untuk mengevaluasi model bisnis secara mendalam. Proses pengkajian ditargetkan meningkatkan kinerja operasional PLN sekaligus menekan beban anggaran subsidi listrik negara.
"Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN," jelas Rosan.
Cadangan Pasokan dan Keandalan Listrik
Pemerintah menekankan penguatan kesiapsiagaan kondisi darurat. Penyempurnaan sistem cadangan atau backup plan dinilai krusial demi menjamin keandalan aliran listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Poin ini muncul di tengah pekerjaan rumah besar: masih ada 11 ribu desa yang belum berlistrik, dengan target penuntasan pada 2029. Percepatan transformasi PLN karena itu bersinggungan langsung dengan layanan listrik rumah tangga, bukan sekadar urusan korporasi.
Kapan Rancangan Transformasi Dipaparkan
Belum ada tenggat resmi yang disebut dalam keterangan tersebut. Rosan hanya menyatakan rancangan transformasi akan dipaparkan kepada Presiden "segera" setelah disusun bersama pihak terkait.
Kajian model bisnis oleh Danantara bersama manajemen PLN menjadi tahap awal sebelum langkah lanjutan diambil. Rincian besaran penghematan subsidi, skema pendanaan 100 GW panel surya, dan jadwal pelaksanaan belum diumumkan.
Informasi resmi soal perkembangan rencana ini dapat diakses melalui kanal Kementerian Investasi/BKPM, Danantara Indonesia, dan PT PLN (Persero). Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan program pemerintah dan meminta biaya atau data pribadi.