RUTENG — Staf Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Program BEN pada SCN Manggarai, Marianus Leonardus Mawar, meminta pemerintah menyediakan ruang kerja bagi ULD. Permintaan itu muncul karena layanan disabilitas selama ini belum punya sekretariat tetap di Dinas PPO.
“Kami butuh dukungan pemerintah untuk mengadakan ruangan ULD,” kata Rian, sapaan akrabnya, di hadapan Kepala Dinas PPO Manggarai Wensislaus Sedan.
Pertemuan berlangsung di ruangan Yayasan Karya Murni Ruteng. Rian datang didampingi Koordinator Program BEN Yohanes Nerdi, Ketua Sub Cluster Network Elias Dagung, dan Ketua Yayasan SLB Karya Murni Ruteng Suster Christine Pasaribu.
Data yang dipaparkan BEN menunjukkan 320 anak disabilitas di Manggarai aktif bersekolah. Rinciannya 218 anak laki-laki dan 102 anak perempuan.
Disabilitas intelektual mendominasi dengan 237 anak tersebar di berbagai sekolah. Sisanya mengalami hambatan fisik, mental, maupun disabilitas ganda.
“Mereka mengalami hambatan yang beragam baik disabilitas fisik, intelektual, mental maupun disabilitas ganda,” ujar Rian.
Angka itu menjadi dasar bagi BEN Lingko Lodok untuk mendorong penguatan ULD. Jaringan ini terdiri dari Yayasan Karya Murni Ruteng, Yayasan Ayo Indonesia, dan Pertuni Cabang Manggarai.
Secara regulasi, pemerintah pusat telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Aturan itu mewajibkan pemerintah daerah membentuk ULD bidang pendidikan.
Bupati Manggarai sudah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 305 Tahun 2025 tentang Pembentukan ULD pada Dinas PPO Manggarai. Menurut Rian, surat tersebut mendukung kedudukan ULD, termasuk penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan kurikulum.
“Hal ini tentunya mewajibkan seluruh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Manggarai untuk membentuk ULD bidang pendidikan pada Dinas PPO Manggarai,” katanya.
Rian membeberkan sejumlah hambatan yang dihadapi anak disabilitas dalam mengakses pendidikan. Pertama, belum adanya penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik.
Kedua, gedung sekolah yang belum ramah disabilitas. Ketiga, anggaran daerah yang belum optimal. Keempat, terbatasnya pemahaman guru dan kepala sekolah soal hak pendidikan anak difabel.
Akibatnya, masih ada anak disabilitas yang ditolak sekolah reguler. Kondisi itu yang menurut Rian membuat peran ULD mendesak, agar ada harapan menuju kabupaten ramah anak dan inklusi.
“Saat ini kendala yang dihadapi anak penyandang disabilitas dalam mengakses layanan pendidikan adalah belum adanya penyediaan akomodasi yang layak,” ucapnya.
Kepala Dinas PPO Manggarai Wensislaus Sedan menyatakan ULD penting bagi siswa penyandang disabilitas. Lewat ULD, pengurus akan melayani pengaduan dan mendata anak disabilitas hingga ke pelosok kampung.
“Sekretariatnya nanti di Dinas PPO bagian lantai dua,” tuturnya.
Soal pembentukan kepengurusan, Wensislaus menyebut akan menggelar pertemuan lebih dulu. Ia mengakui layanan disabilitas saat ini berada di bawah Bidang Sekolah Dasar pada Dinas PPO.
Dengan adanya kantor ULD, ia berharap tugas dan wewenang lembaga itu diperluas. Pemerintah, katanya, terus mendukung perhatian lebih besar terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah.
“Karena dasarnya adalah hak konstitusional anak itu tidak memandang latar belakang anak. Apapun latar belakang, apapun kondisi fisiknya, hak dia mendapatkan pendidikan tetap wajib dipenuhi,” tutup Wensislaus.