KUPANG — Manipulasi data veteran di NTT terungkap setelah adanya laporan ketimpangan penerima tunjangan. Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi menegaskan masalah ini akan dituntaskan dengan berkoordinasi bersama PT Taspen, pemerintah daerah, serta jajaran TNI di NTT.
"Masih banyaknya informasi bahwa ada yang tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran itu mereka dapat tunjangan. Tetapi, mereka yang benar-benar melakukan perjuangan khususnya di Timor-Timur mereka tidak dapat tunjangan," tegas Asep di Kupang.
Berdasarkan data Bacadnas Kemhan, dari total 6.085 veteran di NTT, mayoritas merupakan veteran Seroja. Mereka adalah para pejuang yang bertempur di Timor-Timur pada periode 21 Mei 1975 hingga 17 Juli 1976.
Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) NTT, AKBP (Purn) Stefanus Djawa Botha, membenarkan jumlah tersebut. Namun, ia mengakui data itu belum akurat karena banyak veteran yang sudah menerima haknya tidak pernah mendaftar sebagai anggota resmi.
"Dari data kami itu 6.085 veteran di NTT, namun belum ada laporan apakah ada yang sudah meninggal atau tidak, mereka tidak pernah lapor," jelas Stefanus.
Stefanus mengungkapkan kendala utama verifikasi data adalah minimnya anggaran. DPD LVRI NTT tidak memiliki dukungan dana dari pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan langsung ke berbagai kabupaten di NTT.
"Kami tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, jadi kita hanya punya modal semangat saja untuk bisa membangun organisasi ini," ujar Stefanus.
Kapusvet Bacadnas Kemhan memastikan evaluasi data veteran akan dilakukan secara menyeluruh. Koordinasi dengan PT Taspen, pemerintah daerah, DPD LVRI NTT, serta jajaran korem dan kodim di NTT sudah dimulai untuk menyelesaikan persoalan ini.
Asep menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir manipulasi data yang merugikan para pejuang asli. Proses verifikasi ulang diharapkan bisa memastikan tunjangan tepat sasaran pada tahun 2026.