KUPANG — Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur masih berada dalam kategori rendah dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025. Kondisi ini mendorong BPBD NTT bersama Program SIAP SIAGA untuk memperkuat kapasitas 22 fasilitator yang akan mendampingi seluruh pemerintah daerah dalam pengisian IKD 2026.
Area Manager Program SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, menegaskan pendampingan tahun ini tidak hanya bertujuan memastikan formulir terisi. Fokus utamanya adalah meningkatkan pemahaman fasilitator terhadap 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator IKD.
"Pendampingan tahun ini difokuskan pada peningkatan pemahaman terhadap 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator IKD, bukan sekadar memastikan formulir terisi," ujar Silvia. Ia menambahkan bahwa IKD kini telah menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Sekretaris BPBD NTT, Yohanis Taka Dosi, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ini mengingat NTT merupakan daerah yang rawan bencana. Dengan jumlah pendamping yang lebih banyak, proses asistensi kepada pemerintah kabupaten/kota diharapkan berlangsung lebih efektif.
Namun, Penelaah Teknis Kebijakan BPBD NTT, Yusta Roli Ramat, mengungkapkan sejumlah kendala yang masih membayangi. Peningkatan nilai IKD di NTT terkendala kapasitas operator yang belum merata, keterbatasan dokumen pendukung dari perangkat daerah, serta minimnya jumlah fasilitator.
Berdasarkan data IKD 2025, dari total 22 kabupaten/kota di NTT, 11 daerah masuk kategori rendah, 11 lainnya kategori sedang, dan belum ada satu pun daerah yang mencapai kategori tinggi. Melalui penguatan fasilitator dan pembentukan tim monitoring serta evaluasi, BPBD NTT menargetkan kualitas pengisian IKD meningkat secara signifikan.
Targetnya, data IKD yang lebih akurat nantinya mampu menjadi acuan dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah menghadapi bencana. "Kami ingin kualitas pengisian IKD meningkat sehingga mampu menjadi acuan dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah menghadapi bencana," pungkas Yusta.