KUPANG — Pemerintah Provinsi NTT tak bisa lagi menunggu. Keterbatasan APBD yang hanya sekitar Rp1,3 triliun membuat daerah ini sangat bergantung pada anggaran pusat untuk membangun kembali infrastruktur yang putus akibat bencana.
Wagub Johni Asadoma menyebut, kondisi di Kabupaten Alor dan Kabupaten Kupang menjadi prioritas. Ia secara langsung melihat jembatan-jembatan yang masih terputus sejak Siklon Tropis Seroja melanda beberapa waktu lalu.
"Bagi masyarakat, jembatan ini urat nadi yang menghubungkan antar-wilayah. Ketika musim hujan tiba, akses transportasi terputus dan aktivitas masyarakat lumpuh," kata Johni dalam keterangan yang diterima di Kupang, Rabu.
Jembatan Urat Nadi yang Masih Putus
Dari hasil kunjungan kerja ke sejumlah daerah, Wagub NTT menemukan fakta bahwa mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masih terhambat parah. Akses ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan menjadi sulit setiap kali hujan turun.
Menanggapi hal itu, Kepala BNPB Suharyanto memastikan lembaganya akan membangun satu jembatan permanen dengan nilai sekitar Rp14,6 miliar. Proses pembangunan akan dikoordinasikan bersama TNI Angkatan Darat agar lebih cepat.
Sumur Bor untuk Lawan Kekeringan Tahunan
Selain jembatan, Wagub Johni juga mengusulkan pembangunan sumur bor. Sejumlah wilayah di NTT setiap tahun mengalami krisis air bersih saat kemarau tiba.
BNPB akan melakukan survei geolistrik untuk menentukan titik sumber air. Apabila kondisi geologi tidak memungkinkan, penyediaan air bersih akan dilakukan melalui pembangunan jaringan perpipaan.
"NTT bukan daerah yang jauh bagi kami, tetapi sangat dekat. Kami memahami berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat NTT dan akan terus memberikan dukungan," ujar Suharyanto.
Bantuan Logistik dan Kendaraan Operasional
Dalam paket bantuan tersebut, BNPB juga akan menyalurkan:
- Mobil tangki air bersih
- Perahu bermotor untuk wilayah kepulauan
- Kendaraan operasional penanggulangan bencana
- Bantuan logistik darurat seperti tenda keluarga dan perlengkapan kebencanaan lainnya
Wagub Johni menambahkan, pihaknya akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan di NTT tetap menjadi prioritas nasional. Usulan yang berada di luar kewenangan BNPB akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
