MAUMERE — Perdebatan soal proyek geotermal di Flores selalu dibingkai narasi yang terdengar modern: energi hijau, transisi energi, dan kepentingan nasional. Di balik istilah-istilah itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih dalam dari sekadar urusan teknis pembangkit listrik.
Felix Baghi, SVD, dalam tulisannya yang dimuat Floresa, menyebut persoalan terbesar geotermal Flores bukanlah teknologi. Persoalannya adalah cara negara memproduksi kebenaran. Negara hanya mengakui pengetahuan teknokratik—geologi, ekonomi, investasi, dan statistik—sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pengetahuan masyarakat adat tentang tanah, mata air, ritus, dan relasi spiritual dengan ruang hidup hanya dianggap "kepercayaan lokal". Boleh didengar, tetapi tidak menentukan keputusan.
Filsuf asal Inggris, Miranda Fricker, menyebut kondisi ini sebagai epistemic injustice. Komunitas kehilangan hak untuk diakui sebagai subjek yang mengetahui. Yang dirampas bukan hanya tanah, tetapi juga otoritas untuk mengatakan apa yang benar tentang tanah itu.
Di Flores, ketidakadilan epistemik ini terjadi berulang kali. Kesaksian masyarakat mengenai mata air yang mengering, perubahan kualitas udara, hilangnya ruang ritual, atau trauma sosial sering kali dianggap tidak memenuhi standar bukti ilmiah. Sebaliknya, laporan konsultan perusahaan—seperti yang disampaikan dalam forum komunikasi di IFTK Ledalero pada 23 Juli lalu—hampir selalu memperoleh status sebagai "fakta objektif".
Dalam situasi ini, post-truth bekerja secara paradoksal. Bukan berarti tidak ada data. Justru data berlimpah. Tetapi hanya data yang menguntungkan proyek yang memperoleh legitimasi politik. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh argumentasi yang terbuka, melainkan oleh siapa yang memegang kuasa menentukan apa yang boleh disebut fakta.
Felix mengingatkan bahwa tradisi pencarian kebenaran bukan monopoli universitas atau laboratorium. Tradisi Reba di Ngada telah lama mengenal lingkar tutur Su'i Uwi—ruang tutur komunal yang memadukan rasionalitas, ingatan kolektif, etika, spiritualitas, dan tanggung jawab ekologis.
Dalam lingkar tutur, tidak ada suara yang sejak awal dianggap paling benar. Semua argumen diuji, semua pengalaman didengar. Filosofi ini sejalan dengan ajaran Socrates bahwa kebenaran lahir ketika berbagai argumen dipertemukan secara bebas dan setara.
Konflik geotermal di Flores bukanlah konflik antara masyarakat yang anti-kemajuan melawan pemerintah yang pro-pembangunan. Ini adalah benturan antara dua bentuk epistemologi. Di satu sisi, epistemologi teknokratis yang mengukur tanah melalui peta, angka investasi, dan potensi megawatt. Di sisi lain, epistemologi masyarakat adat yang memandang tanah sebagai ruang hidup, sumber identitas, tempat leluhur, dan syarat keberlanjutan komunitas.
Persoalan geotermal Flores sesungguhnya adalah persoalan demokrasi. Demokrasi tidak hidup karena adanya pemungutan suara, melainkan karena semua pengetahuan memiliki kesempatan yang sama untuk diuji. Ketika hanya satu bentuk pengetahuan yang boleh menentukan masa depan sebuah wilayah, demokrasi berubah menjadi administrasi teknokratis.
Di sinilah filsafat mempunyai tugas publik: mempertanyakan asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik bahasa pembangunan. Ketika pemerintah mengatakan "kepentingan nasional", filsafat bertanya: nasional bagi siapa? Ketika pemerintah berbicara tentang "energi hijau", filsafat bertanya: hijau menurut ukuran siapa? Ketika negara mengklaim "partisipasi masyarakat", filsafat bertanya: apakah masyarakat benar-benar ikut menentukan keputusan atau hanya diminta menyetujui keputusan yang sudah dibuat?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan anti-pembangunan. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menyelamatkan pembangunan dari berubah menjadi kekerasan yang dibungkus bahasa ilmiah. Flores tidak membutuhkan pembangunan yang mengorbankan pengetahuan lokal demi memenuhi target investasi. Flores membutuhkan pembangunan yang lahir dari lingkar tutur.