MAUMERE — Sudirman Said membuka diskusi tentang energi panas bumi dengan nada pujian, namun segera beralih ke kritik tajam terhadap cara proyek dijalankan. Mantan Menteri ESDM periode 2014–2016 itu menyebut geotermal sebagai energi paling ramah lingkungan, bahkan menggunakan istilah agama untuk menggambarkannya.
“Energi dari geotermal itu energi yang kalau saya boleh sebut pakai istilah agama, energi paling halal. Paling friendly pada lingkungan, paling memaksa melindungi lingkungan, paling bersahabat pada masyarakat,” kata Sudirman di hadapan peserta forum.
Peringatan di Balik Pujian untuk Panas Bumi
Namun, pujian itu segera disusul peringatan. Menurut Sudirman, persoalan geotermal kerap bukan terletak pada jenis energinya, melainkan pada perilaku pengembang di lapangan. Ia mencontohkan pengalaman sosialisasi proyek di Gunung Slamet, Jawa Tengah.
“Jalan yang rusak tidak diperbaiki, sungai yang tercemar tidak dibereskan, dan galian atau pengeboran gas tidak diselesaikan dengan baik,” katanya. Pengalaman semacam itu, kata dia, meninggalkan trauma sosial yang bisa memicu perlawanan warga, termasuk di Flores.
Kebutuhan Listrik Flores yang Tertinggal
Sudirman menjelaskan dukungannya terhadap energi terbarukan didasari fakta bahwa energi fosil akan habis sementara penduduk dan kebutuhan terus meningkat. Dalam konteks itu, Flores dinilai menyimpan potensi besar namun pemanfaatannya masih tertinggal.
Konsumsi listrik per kapita di Indonesia berada di kisaran 1.300–1.400 kWh, masih di bawah negara tetangga. Di Flores, angkanya bahkan hanya sekitar sepertujuh dari rata-rata nasional. “Ini satu fakta yang mohon jadi pertimbangan bahwa bila kita ingin mengejar ketinggalan dari wilayah lain, memang mau tidak mau harus tersedia tenaga listrik yang cukup,” ujarnya.
Konsultasi Publik Jadi Titik Rawan Konflik
Dukungan terhadap energi terbarukan, menurut Sudirman, tidak berarti menutup mata terhadap persoalan di tingkat pelaksanaan. Konsultasi publik sering menjadi titik rawan konflik. “Jadi, developer-nya memang pengen buru-buru masuk, masyarakat belum disiapkan, regulatornya tidak tegas, muncullah konflik di mana-mana,” katanya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan dialog panjang. Proses yang tergesa-gesa, apalagi melibatkan militer, justru membuat proyek tampak dipaksakan. “Itu malah menimbulkan persepsi bahwa proyek ini seolah-olah dipaksakan. Padahal, sebetulnya harus dibangun dari kesadaran dan kemauan dari warga,” tegasnya.
Belajar dari Islandia hingga Filipina
Untuk menunjukkan pengembangan geotermal bisa berbeda, Sudirman menyebut tiga contoh: Islandia, Selandia Baru, dan Filipina. Di Islandia, proyek tumbuh dari inisiatif warga. Di Selandia Baru, warga adat Maori menjadi tuan rumah sekaligus pemilik proyek. Di Filipina, dana bersama komunitas membuat harga listrik lebih murah.
Contoh-contoh itu, bagi Sudirman, menunjukkan warga tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima proyek. Mereka harus hadir sebagai pemilik suara dan bagian dari proses sejak awal.
Kasus di Ende: Mosalaki Ditekan Tanda Tangani Hibah Tanah?
Dalam forum tersebut, Sudirman juga menyinggung kasus PT Sokoria Geothermal Indonesia di Ende. Ia merespons informasi peserta soal adanya langkah yang melibatkan Komando Distrik Militer Ende untuk menekan mosalaki—tetua adat—agar menandatangani surat persetujuan hibah tanah untuk proyek tersebut.
“Jangan jadikan warga sebagai objek legitimasi,” kata Sudirman mengingatkan.
