NUSA TENGGARA TIMUR — Keputusan ini tertuang dalam dokumen lelang yang diterbitkan Skuadron Kontrak ke-90 pada 14 Agustus 2026. Dalam dokumen tersebut, USAF secara spesifik meminta empat tipe drone DJI, termasuk Mavic 2 Pro dan Mini 3 Pro, lengkap dengan perangkat pelepasan muatan. Vendor yang berminat diberi waktu hingga 24 Agustus untuk mengajukan penawaran.
Alasan utamanya adalah kesamaan karakteristik ancaman. Drone DJI memiliki tanda radio dan sistem kendali yang berbeda dari merek lain. Petugas keamanan pangkalan perlu berlatih melawan perangkat yang sama dengan yang mungkin digunakan musuh, bukan sekadar perangkat serupa.
"Untuk menguji sistem kontra-drone dan melatih operator kami menghadapi ancaman dunia nyata yang paling mungkin terjadi, kami harus menggunakan perangkat yang sama dengan yang kemungkinan besar digunakan lawan," demikian bunyi justifikasi dalam dokumen lelang tersebut. Jika berlatih dengan drone lain, pengalaman operator terhadap frekuensi radio khas DJI akan sia-sia.
Pengadaan ini masuk kategori kebutuhan merek tertentu (brand-name requirement). Meski demikian, dokumen menyebut beberapa penjual resmi DJI bisa memenuhi pesanan ini, sehingga prosesnya tetap dibuka untuk usaha kecil. Artinya, kontrak tidak otomatis diberikan langsung ke DJI.
Untuk melewati aturan pembatasan, USAF menggunakan dasar hukum dari memo Sekretaris Perang berjudul "Unleashing U.S. Military Drone Dominance". Otoritas ini memberi izin kepada perwira setingkat kolonel untuk membeli drone asing dalam jumlah kecil demi keperluan uji perang elektronik. Landasan hukumnya adalah 10 U.S.C. 2304(c)(1) yang memperbolehkan pengadaan dari satu sumber dalam kondisi tertentu.
Setiap drone yang dibeli tidak akan langsung digunakan dalam kondisi bawaan pabrik. Sebelum dipakai operasional, perangkat akan dipasangi software bernama RIZER yang dirancang untuk memblokir komunikasi dengan entitas asing atau jaringan Departemen Perang. RIZER menggantikan firmware asli drone sehingga menciptakan sistem yang terisolasi (air-gapped) khusus untuk pelatihan.
Langkah ini menjawab kekhawatiran keamanan siber yang selama ini menjadi alasan pembatasan drone DJI di lingkungan pemerintah AS.
F.E. Warren bukan satu-satunya pangkalan yang mengambil langkah ini. Malmstrom Air Force Base di Montana dilaporkan juga mengajukan pengadaan drone DJI serupa untuk latihan kontra-drone. Penggunaan tipe drone yang sama di dua pangkalan rudal memungkinkan Global Strike Command menciptakan skenario latihan yang identik di kedua lokasi.
Efektivitas pendekatan ini masih bergantung pada seberapa mirip karakteristik drone yang sudah dimodifikasi RIZER dengan drone DJI asli. Semakin mirip sinyalnya, semakin realistis latihan yang dijalani personel keamanan pangkalan rudal. Bagi pengamat militer, langkah ini menunjukkan bagaimana ancaman drone komersial kini dianggap serius hingga level pangkalan rudal strategis.