KUPANG — Rencana pembentukan Kodam baru di Nusa Tenggara Timur memasuki tahap perencanaan tata letak bangunan di atas lahan seluas 39 hektare. Meski pembangunan fisik diperkirakan baru optimal pada akhir 2026, TNI menargetkan kegiatan operasional satuan baru ini sudah bisa berjalan mulai Agustus hingga September tahun ini.
Kepala Staf Korem 161 Wira Sakti, Kolonel Inf Albertus Yostina Alam, mengatakan keberadaan Panglima Kodam di NTT akan memperpendek rantai komando pengamanan perbatasan. “Pengawasan menjadi lebih dekat dan pemenuhan segala kebutuhan untuk menjaga keamanan perbatasan juga akan lebih cepat tersampaikan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).
Nama Kodam Sobe Sonbai dan Penambahan Kodim
Nama resmi dan nomor identitas Kodam baru akan ditetapkan saat pengesahan operasional. Saat ini, usulan nama yang mengadopsi istilah lokal, Kodam Sobe Sonbai, sudah diajukan ke Markas Besar TNI. Pembangunan kantor tetap masih dalam tahap pengukuran dan penyusunan rencana teknis yang disesuaikan dengan standar bangunan militer.
Saat ini, NTT memiliki 15 Komando Distrik Militer (Kodim), di mana beberapa di antaranya membawahi dua hingga tiga kabupaten. Setelah Kodam terbentuk, jumlah Kodim direncanakan diperbanyak agar jangkauan pelayanan dan koordinasi keamanan lebih efektif. “Jumlah personel pun nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan luas wilayah, tidak ditetapkan dengan angka baku yang sama untuk semua Kodam,” jelas Albertus.
Brigade dan Rencana Dua Korem
Selain Kodim, TNI juga akan membentuk satuan-satuan setingkat Brigade di wilayah NTT. Langkah ini bertujuan menambah ketersediaan pasukan untuk membantu masyarakat dan memperkuat pertahanan di perbatasan. “Nantinya juga akan dibentuk satuan-satuan seperti Brigade agar ketersediaan pasukan untuk membantu masyarakat menjadi lebih banyak,” kata Albertus.
Sementara itu, posisi Komando Resor Militer (Korem) yang sudah ada tetap berjalan seperti biasa. Rencana pembagian wilayah NTT menjadi dua Korem masih sebatas wacana. Keputusan final soal pemekaran Korem baru akan diambil setelah kinerja operasional Kodam baru dievaluasi.
