KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong perubahan paradigma dalam kemitraan kesehatan. Penilaian keberhasilan, katanya, tidak cukup dilihat dari terlaksananya program, melainkan dari apakah masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang dibutuhkan.
Pesan itu disampaikan Gubernur Melki saat menjadi Voice of Beneficiary dalam sesi High-Level Dialogue: Partnership Impact and Future Collaboration pada Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) ke-4 Tahun 2026. Forum yang digelar secara hybrid oleh Kementerian Kesehatan RI dan berpusat di Grand Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta itu mengusung tema "From Partnership to Impact-Mobilizing Strategic Investments for Indonesia's Health Transformation."
Ukuran Keberhasilan yang Diminta Gubernur NTT
Bagi provinsi kepulauan seperti NTT, Gubernur Melki menilai pembangunan kesehatan memerlukan ukuran yang sederhana tetapi mendasar. Ia menyoroti pentingnya satu tolok ukur bersama yang bisa dipakai semua pihak.
"Kolaborasi yang lebih baik dimulai dari satu ukuran keberhasilan bersama, yaitu apakah masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan di mana pun mereka tinggal," ucapnya.
Menurut Gubernur Melki, kepemimpinan di sektor kesehatan harus dimulai dengan mendengar kebutuhan daerah sebelum program dirancang. Dukungan mitra juga perlu diselaraskan dengan rencana pemerintah, disertai tanggung jawab bersama setelah program berjalan.
"Prioritas nasional menetapkan arah. Sedangkan kondisi daerah menentukan bagaimana layanan menjangkau masyarakat," ujarnya.
441 dari 446 Puskesmas NTT Sudah Terapkan Integrasi Layanan Primer
Gubernur Melki memaparkan contoh konkret bagaimana keselarasan kebijakan pusat dan daerah mempercepat transformasi layanan kesehatan. Salah satunya lewat penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) yang kini berjalan di 441 dari 446 Puskesmas, atau mencapai 98,88 persen di seluruh NTT.
Capaian itu, menurutnya, membuktikan transformasi bisa bergerak luas hingga ke jejaring pelayanan tingkat daerah ketika arah kebijakan pusat dan daerah selaras. Tantangan berikutnya bukan lagi memastikan program berjalan, melainkan menjaga akuntabilitas sampai layanan benar-benar menyentuh rumah tangga.
"Kolaborasi menjadi lebih kuat ketika pemerintah, mitra, dan pelaksana daerah berbagi tanggung jawab atas hasil, bukan hanya atas kegiatan masing-masing," ujar Gubernur.
Dari 1,09 Juta Warga Butuh Tindak Lanjut, Baru 34 Ribu yang Terlayani
Gubernur Melki menyoroti satu hal yang menurutnya harus dikerjakan secara berbeda ke depan, yakni pembiayaan dan pengelolaan seluruh alur setelah skrining. Data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan lebih dari 1,75 juta penduduk NTT telah menjalani skrining kesehatan.
Dari jumlah itu, lebih dari 1,09 juta peserta teridentifikasi membutuhkan tindak lanjut atau tata laksana. Namun, baru sekitar 34 ribu orang atau 3,14 persen yang tercatat telah mendapatkan tata laksana.
Skrining, tegas Gubernur, harus menjadi pintu masuk menuju pelayanan kesehatan lengkap, bukan titik akhir. Karena itu dibutuhkan satu alur layanan bersama dengan penanggung jawab yang jelas di setiap tahap tindak lanjut.
Alur tersebut mencakup pembiayaan
