JAKARTA — IHSG sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.811,67 dan level terendah di 5.638,58 pada sesi pertama. Indeks dibuka di zona merah pada level 5.801,45, turun 19,34 poin (0,33 persen) dibandingkan penutupan sehari sebelumnya.
Analis: Pergerakan Sideways di Rentang 5.700–5.900
Tim Analis Phintraco Sekuritas memprakirakan IHSG akan bergerak sideways di rentang 5.700–5.900 pada perdagangan hari ini. "Katalis positif dalam jangka pendek minim, disertai tingginya kehati-hatian investor menjelang rilis data makro domestik," kata Tim Analis Phintraco Sekuritas dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Pada perdagangan Senin kemarin, IHSG tercatat turun 1,28 persen ke level 5.820,79. Aliran keluar modal asing masih berlanjut dengan net sell saham oleh investor asing sebesar Rp854 miliar.
Tambahan Anggaran Rp984 Triliun untuk 2027 Jadi Sorotan
Tim Analis Phintraco Sekuritas juga mencermati usulan tambahan anggaran belanja yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran 2027. Nilainya mencapai Rp984 triliun.
Badan Anggaran DPR menyatakan usulan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RAPBN 2027. Jika disetujui, penambahan anggaran ini berpotensi memperlebar defisit APBN karena pos pengeluaran akan mengalami kenaikan signifikan.
Pembentukan DKIN: Peluang dan Kekhawatiran
Pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) sebagai forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dewan ini bertujuan memperkuat pengelolaan serta pengembangan kawasan industri.
DKIN akan dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua, wakil presiden sebagai wakil ketua, dan menteri perindustrian sebagai ketua harian. Anggotanya berasal dari kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan.
Menurut Tim Phintraco, jika diimplementasikan secara baik, DKIN dapat menyelesaikan hambatan lintas sektoral sehingga meningkatkan daya saing. Namun di sisi lain, pembentukan lembaga baru ini dikhawatirkan bertentangan dengan semangat penyederhanaan birokrasi pemerintah.