Kebijakan ini diwujudkan dengan sistem stiker khusus yang akan ditempelkan pada kendaraan. Stiker tersebut menjadi penanda apakah pemilik kendaraan sudah melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau masih memiliki tunggakan. Hanya kendaraan dengan stiker lunas yang boleh mengisi BBM subsidi di seluruh SPBU di wilayah NTT.
Mengapa Stiker Jadi Penentu Pembelian BBM Subsidi?
Pemprov NTT menggunakan stiker sebagai alat identifikasi visual yang memudahkan petugas SPBU. Kendaraan yang tidak memiliki stiker atau menunjukkan stiker tunggakan otomatis tidak dilayani untuk pembelian Solar dan Pertalite. Langkah ini dinilai lebih praktis ketimbang harus mengecek data secara digital di setiap transaksi.
Kebijakan ini disebut-sebut bakal menjadi proyek percontohan nasional. Jika berhasil, pemerintah pusat dikabarkan akan mengadopsi sistem serupa untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB yang selama ini angka tunggakannya cukup tinggi.
Pengamat: Sudah Lima Tahun Seruan Ini Disuarakan
Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, memberikan dukungan penuh terhadap aturan tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungan antara konsumen yang menikmati subsidi negara dan kewajiban membayar pajak sudah berada di titik krusial.
"Sejak lima tahun lalu saya sudah berseru supaya kendaraan-kendaraan yang tidak bayar pajak, tidak perlu dilayani menggunakan BBM," ujar Ki Darmaningtyas menanggapi implementasi aturan baru ini.
Menurutnya, selama ini banyak pemilik kendaraan yang menikmati harga BBM murah berkat subsidi negara, namun abai terhadap kewajiban membayar PKB. Kebijakan Pemprov NTT dinilai sebagai langkah tegas yang menyentuh akar masalah.
Pro dan Kontra di Kalangan Masyarakat
Di lapangan, aturan ini memicu perdebatan. Sebagian warga mendukung karena dianggap mendidik dan menertibkan administrasi kendaraan. Namun, tidak sedikit pula yang keberatan dengan dalih hak konsumen untuk membeli BBM tidak boleh dikaitkan dengan urusan pajak.
Pemprov NTT belum merilis data berapa jumlah kendaraan yang tercatat menunggak pajak di wilayahnya. Namun, kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan angka tunggakan yang selama ini menjadi salah satu sumber kebocoran PAD.
