KUPANG — Pemerintah mengalokasikan dana jumbo untuk menekan laju inflasi di NTT. Dari total pagu Rp578,47 miliar, realisasi anggaran hingga awal Juli 2026 sudah mencapai Rp282,22 miliar. Fokus utama intervensi ada pada kelancaran distribusi barang, yang menyerap anggaran terbesar.
Distribusi Barang Serap Rp248 Miliar, Dominasi Anggaran Inflasi
Pilar kelancaran distribusi menjadi sektor dengan serapan tertinggi. Realisasinya mencapai Rp248,37 miliar, atau 51,26 persen dari pagu Rp484,58 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan pemecahan hambatan logistik sebagai jurus utama menekan harga.
“Kelancaran distribusi menjadi intervensi dengan realisasi terbesar,” ujar Adi Setiawan di Kupang, Jumat.
Dua Kementerian Ini Borong Anggaran Terbesar
Dari sisi instansi pelaksana, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat realisasi tertinggi, yakni Rp190,44 miliar atau 50,67 persen dari pagu Rp375,86 miliar. Menyusul di belakangnya, Kementerian Perhubungan merealisasikan Rp91,49 miliar atau 45,40 persen dari pagu Rp200,51 miliar.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyerap Rp211,32 juta, Badan Pangan Nasional Rp71,48 juta, dan Kementerian Pertanian baru merealisasikan Rp5,38 juta atau 3,37 persen dari pagu Rp159,78 juta.
Empat Pilar Pengendalian: Harga, Pasokan, Distribusi, Komunikasi
Program pengendalian inflasi di NTT ditopang empat pilar utama. Selain distribusi, pilar ketersediaan pasokan terealisasi Rp33,58 miliar (36,10 persen), dan pilar keterjangkauan harga menyerap Rp64,38 juta atau 56,08 persen dari pagu Rp114,80 juta—persentase tertinggi meski nominalnya kecil.
Pilar komunikasi efektif menjadi yang paling rendah serapannya, baru mencapai Rp211,32 juta atau 27,94 persen dari pagu Rp756,27 juta.
Sektor Transportasi Jadi Tulang Punggung Penekan Inflasi
Berdasarkan jenis pengeluaran, sektor transportasi mendominasi dengan total realisasi Rp248,37 miliar. “Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam mengatasi hambatan logistik guna menekan biaya distribusi barang,” jelas Adi. Sektor makanan, minuman, dan tembakau mencatat realisasi Rp33,64 miliar.
Langkah Lanjutan: Percepatan Serapan Akuntabel di Semester II
Memasuki awal semester kedua 2026, Kanwil DJPb NTT bersama kementerian dan lembaga terkait terus mendorong percepatan penyerapan anggaran secara akuntabel dan tepat sasaran. “Langkah ini diharapkan mampu menjaga inflasi tetap berada pada rentang sasaran yang ditetapkan, sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” pungkas Adi.
