NUSA TENGGARA TIMUR — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memangkas rantai distribusi barang bersubsidi agar harga LPG dan pupuk lebih terjangkau. Lewat skema ini, barang bersubsidi disalurkan langsung dari produsen ke koperasi, lalu ke masyarakat, tanpa perantara yang melipatgandakan harga.
Ferry menilai persoalan utama yang dihadapi petani bukan sekadar kepemilikan lahan yang sempit, melainkan juga rantai distribusi panjang yang membuat posisi mereka rentan. KDKMP disiapkan menjadi pemotong jalur itu, sekaligus penampung hasil produksi warga di tingkat desa.
Menurut Ferry, barang bersubsidi seharusnya sampai ke masyarakat dengan harga yang wajar. Kenyataannya, harga di eceran kerap membengkak jauh dari patokan.
Harga LPG Melonjak di Tingkat Eceran
Ferry mencontohkan harga gas LPG bersubsidi yang seharusnya dipatok Rp 16.000–Rp 18.000 per tabung isi ulang. Di tingkat eceran, harga itu sering melonjak menjadi Rp 20.000–Rp 25.000 per tabung.
Selisih harga itu muncul karena ada perantara yang mengambil keuntungan di sepanjang jalur distribusi. "Barang bersubsidi langsung dari produsen ke koperasi, lalu ke masyarakat, tanpa perantara yang melipatgandakan harga," ujar Ferry dalam keterangan resmi, Kamis (29/10/2026).
Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan menjadi alternatif lembaga keuangan pedesaan. Warga diharapkan tidak lagi terjerat pinjaman ilegal dan praktik lintah darat yang selama ini menjerat pelaku usaha kecil di desa.
Pupuk Subsidi Harus Sesuai Rencana Tanam
Untuk pupuk bersubsidi, penyaluran lewat KDKMP digadang-gadang lebih tepat sasaran. Ferry menegaskan pupuk tidak bisa dibagikan asal-asalan, melainkan harus berdasarkan rencana tanam yang disusun bersama kelompok tani.
"Pupuk tidak bisa dibagikan asal. Harus berdasarkan rencana tanam yang disusun bersama kelompok tani. Ini memastikan barang sampai tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," jelas Ferry.
Skema ini menyasar akar masalah yang selama ini dikeluhkan petani: kepemilikan lahan sempit membuat mereka rentan terhadap tekanan rantai distribusi. "Di sinilah peran KDKMP hadir untuk memotong jalur itu," kata Ferry.
Kendala Logistik: Truk Pulang Kosong
Ferry mengakui tantangan terbesar di lapangan adalah belum adanya lembaga penampung hasil produksi di tingkat desa. Akibatnya, hasil panen warga rentan dibeli borongan oleh korporasi dengan harga yang ditetapkan sepihak.
Persoalan itu juga diakui pelaku logistik nasional yang sudah diundang Kementerian Koperasi. Mereka mengeluhkan kendaraan yang pergi mengantar barang ke desa kembali dalam kondisi kosong karena tidak ada barang yang diangkut dari desa.
"Belum ada pusat pengumpul hasil produksi. KDKMP diharapkan mengisi kekosongan ini sebagai penampung sekaligus pengolah hasil warga," ujarnya. Ferry menambahkan, Presiden menginginkan pangan lahir dari tanah sendiri dan dikelola anak bangsa, dengan KDKMP sebagai ujung tombak ekosistem dari produksi, pengolahan, hingga penyaluran langsung, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Sinergi BUMN Jaga Pasokan
Dari sisi hulu, Badan Pengelola BUMN bersama Danantara mempererat sinergi antar-BUMN untuk menyokong program KDKMP. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan, KDKMP diproyeksikan menjadi pusat penyaluran utama seluruh komoditas bersubsidi pemerintah.
"Visi Presiden itu sentral distribusi untuk setiap yang namanya bersubsidi itu lewat Kopdes. Artinya, data itu akan ada di Kopdes nanti," ujar Dony, Selasa (27/10/2026).
Kolaborasi konkret diwujudkan lewat kerja sama PT Pertamina Patra Niaga dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Pasokan LPG bersubsidi, MinyaKita, hingga pupuk didorong tersalurkan konsisten sesuai kebutuhan warga lokal, disokong ketersediaan armada distribusi milik BUMN.
Dony menggelar rapat koordinasi khusus bersama jajaran direksi Pertamina Patra Niaga dan PIHC untuk memastikan penyaluran berjalan mulus. "Kita suplai karena dampaknya untuk masyarakat benar-benar langsung. Jadi manfaat koperasinya benar-benar nyata, dan ini sudah berjalan terus," katanya.
Dukungan di lapangan mulai terealisasi. Pasokan pupuk didistribusikan dengan volume pesanan rata-rata 4 hingga 5 ton untuk tiap koperasi. Penyaluran LPG disesuaikan secara dinamis dengan tingkat kebutuhan tiap wilayah agar pasokan tetap aman dan mudah dijangkau warga.
Keberhasilan KDKMP memangkas jalur distribusi akan menentukan seberapa nyata selisih harga yang dirasakan warga. Jika skema ini berjalan konsisten, koperasi desa bukan hanya memperpendek rantai pasok, tetapi juga menggeser posisi tawar petani dan konsumen di pasar barang bersubsidi.
