KUPANG — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) NTT Iien Andriany menegaskan bahwa pencegahan kekerasan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Ia mendorong peran aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga hingga institusi penegak hukum.
"Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penanganan kasus. Yang lebih penting adalah membangun sistem pencegahan dengan melibatkan keluarga sebagai fondasi utama," kata Iien dalam Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Selasa.
Lonjakan Kasus dan Data Korban yang Melapor
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat peningkatan signifikan. Pada 2024, tercatat 1.294 kasus dengan 1.401 korban. Angka ini melonjak menjadi 1.477 kasus dengan 1.582 korban pada 2025.
Sementara itu, UPTD PPA Provinsi NTT menangani 260 kasus dengan 269 korban pada 2024 dan meningkat menjadi 338 kasus dengan 339 korban pada 2025. Lonjakan ini menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang berani melapor, namun di sisi lain angka kekerasan masih tinggi.
TPPO Jadi Isu Strategis, Perempuan Rentan Dieksploitasi
Selain kekerasan domestik, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perhatian serius di NTT. Iien menjelaskan bahwa tingginya mobilitas masyarakat, keterbatasan informasi, serta faktor sosial dan ekonomi membuat perempuan sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, data SIMFONI PPA mencatat 205 korban perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan di NTT. Rinciannya, 67 anak perempuan dan 138 perempuan dewasa. Iien menekankan bahwa angka ini hanyalah puncak gunung es karena masih banyak korban yang enggan melapor.
Mengapa Banyak Korban Masih Enggan Melapor?
Menurut Iien, faktor ekonomi menjadi penghalang utama. Banyak korban yang bergantung secara ekonomi kepada pelaku, tinggal di rumah keluarga pelaku, atau takut kehilangan tempat tinggal jika melaporkan kasusnya. "Masih banyak korban yang memilih diam karena tidak punya pilihan tempat tinggal lain," ujarnya.
Melalui sosialisasi bertema "Bersama Mewujudkan Perempuan yang Aman dan Terlindungi dari Berbagai Bentuk Kekerasan dan Eksploitasi", Pemprov NTT berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor. Targetnya, masyarakat tidak hanya paham soal bentuk kekerasan, tetapi juga tahu mekanisme pelaporan dan layanan perlindungan yang tersedia.
