MAUMERE — Selama bertahun-tahun, konflik geotermal di Flores dan Lembata selalu dijelaskan dengan narasi yang sama: masyarakat dianggap kurang mendapat sosialisasi, komunikasi publik belum optimal, atau warga belum memahami manfaat energi panas bumi. Narasi ini, menurut para peserta forum di Ledalero, menyembunyikan akar persoalan yang lebih mendasar.
"Konflik tidak lahir karena masyarakat tidak mengerti, melainkan karena negara dan para pengembang sejak awal gagal mengakui masyarakat sebagai subjek politik yang berhak ikut menentukan masa depan wilayahnya sendiri," demikian salah satu poin kritis yang mengemuka dalam forum tersebut.
Dialog Hanya Jadi Prosedur Administratif
Yang selama ini disebut dialog kerap hanya menjadi prosedur administratif untuk memberi legitimasi pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Para pengembang datang dengan studi kelayakan yang sudah selesai, target investasi yang telah ditetapkan, dan jadwal proyek yang disusun dari pusat.
Masyarakat kemudian dipanggil mengikuti sosialisasi seolah-olah ruang deliberasi masih terbuka. Padahal, keputusan mendasar telah diambil jauh sebelum mereka diberi kesempatan berbicara. Dalam situasi seperti ini, komunikasi kehilangan makna demokratisnya dan berubah menjadi instrumen persuasi.
Keluhan Berulang dari Komunitas Terdampak
Forum di Ledalero memperdengarkan keluhan yang berulang dari berbagai komunitas terdampak: intimidasi, fragmentasi sosial, penggunaan aparat keamanan, ketidakjelasan informasi, hingga kerusakan ekologis yang mereka yakini mengancam ruang hidup. Pengalaman-pengalaman itu tidak dapat direduksi menjadi sekadar "kurangnya komunikasi".
Yang tampak di sana adalah krisis pengakuan, krisis justifikasi, dan krisis kepercayaan. Ironisnya, sebagian pengembang masih mengulang narasi bahwa geotermal adalah energi bersih, bahkan ada yang menyebutnya energi yang "halal" karena rendah emisi karbon. Narasi ini terdengar mulia, tetapi kehilangan daya moral ketika proses menghadirkannya dibangun di atas pengabaian terhadap hak-hak masyarakat.
Pengetahuan Lokal vs Otoritas Teknokrat
Di sinilah persoalan epistemik mulai tampak. Negara dan para pengembang lebih mudah mempercayai laporan teknokrat daripada pengalaman masyarakat adat. Laporan geologi, AMDAL, kajian teknis, dan bahasa ilmiah memperoleh otoritas penuh sebagai sumber kebenaran. Sebaliknya, pengalaman hidup masyarakat diperlakukan sebagai persepsi subjektif yang harus diverifikasi.
Padahal, masyarakat Flores-Lembata tidak sekadar membawa pendapat. Mereka membawa pengetahuan ekologis yang diwariskan lintas generasi: ingatan historis tentang wilayah, pengalaman hidup bersama tanah, air, gunung, serta kepekaan terhadap perubahan yang berlangsung dari waktu ke waktu.
Ketika masyarakat Poco Leok berbicara tentang perubahan bentang alam, warga Turetogo mengisahkan bau belerang yang semakin menyengat, atau warga Atadei menghubungkan kecemasan mereka dengan sejarah geologi wilayahnya, mereka sedang menyampaikan kesaksian epistemik yang lahir dari pengalaman panjang hidup di atas tanah itu sendiri.
Energi Hijau Tak Otomatis Adil
Persoalannya bukan apakah seluruh kesaksian itu dapat langsung dibuktikan secara ilmiah. Persoalannya adalah apakah negara dan para pengembang bersedia mengakuinya sebagai pengetahuan yang layak didengar. Selama pengalaman masyarakat selalu ditempatkan di bawah otoritas teknokrat, yang terjadi bukan dialog antara dua bentuk pengetahuan, melainkan kolonisasi pengetahuan lokal oleh rasionalitas teknokratis.
Tidak ada teknologi yang otomatis menjadi adil hanya karena ramah karbon. Sebuah proyek dapat berkontribusi pada dekarbonisasi global, tetapi tetap memproduksi ketidakadilan lokal. Energi hijau tidak dengan sendirinya melahirkan politik yang hijau; ia juga dapat menjadi wajah baru pembangunan yang menyingkirkan manusia atas nama penyelamatan bumi.
