NUSA TENGGARA TIMUR — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan temuan mengejutkan soal struktur BUMN yang selama ini tidak terlihat di permukaan. Setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dibentuk, pemerintah justru menemukan fakta bahwa ekosistem perusahaan negara membengkak hingga 1.074 entitas—termasuk anak, cucu, bahkan cicit perusahaan.
"Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, ternyata ada 1.074," kata Prabowo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Struktur Berlapis dan Laporan Keuangan yang Dipertanyakan
Persoalan tidak berhenti pada jumlah yang membengkak. Struktur korporasi yang berlapis-lapis membuat biaya overhead membumbung tinggi. Setiap entitas memiliki direksi, komisaris, kantor, kendaraan dinas, hingga anggaran perjalanan yang semuanya menyerap uang negara.
Prabowo bahkan melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan sejumlah perusahaan pelat merah. Menurutnya, ada BUMN yang "bekerja seenaknya" dan tidak menganggap pemerintah sebagai pemilik.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujarnya.
Yang lebih memprihatinkan, Presiden menemukan praktik manipulasi laporan keuangan. Beberapa BUMN yang terus merugi justru melaporkan keuntungan.
"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang saja itu untungnya," tegas Prabowo.
Pemerintah kini menegaskan tidak akan menoleransi "permainan angka". Laporan laba harus mencerminkan kondisi riil perusahaan, sekalipun hasil akhirnya lebih rendah dari yang dilaporkan sebelumnya.
Restrukturisasi Terbesar di Dunia
Pembenahan BUMN dilakukan secara besar-besaran. Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Targetnya, jumlah perusahaan dalam ekosistem BUMN tinggal maksimal 300 entitas pada 31 Desember 2026.
Artinya, lebih dari 750 perusahaan dan entitas turunannya akan ditutup atau dirampingkan dalam waktu kurang dari dua tahun. Prabowo menyebut langkah ini sebagai restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
"Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan," kata Presiden.
Penghematan Rp 50 Triliun dan Target Berikutnya
Restrukturisasi ini sudah membuahkan hasil nyata. Pemerintah mencatat penghematan biaya overhead lebih dari Rp 50 triliun—berasal dari pemangkasan gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, hingga perjalanan dinas.
"Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, kita sudah menghemat Rp 50 triliun lebih," ungkap Prabowo.
Target penghematan ditingkatkan menjadi lebih dari Rp 70 triliun hingga akhir 2026. Dana yang sebelumnya tersedot untuk biaya organisasi akan dialihkan ke kegiatan produktif, termasuk investasi dan hilirisasi.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan BUMN adalah aset milik seluruh rakyat Indonesia—bukan milik direksi, komisaris, apalagi sumber dana bagi penguasa. Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa era pengelolaan BUMN yang tidak akuntabel akan segera berakhir.
