BORONG — Untuk kedua kalinya dalam lima bulan, crossway Wae Musur yang menghubungkan ibukota Kabupaten Manggarai Timur dengan wilayah pesisir selatan Flores ambruk. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut pada Selasa (13/5) dini hari, membuat badan jembatan jebol sepanjang sekitar 30 meter.
Kerusakan itu tidak hanya melumpuhkan mobilitas warga, tetapi juga merusak lahan pertanian dan menghanyutkan ternak sapi milik petani setempat. Fridus, salah satu warga yang menyaksikan kejadian, mengaku sempat menyelamatkan lima ekor sapi dari arus banjir, namun satu ekor lainnya terbawa hingga ke laut.
"Sekitar jam tiga pagi masyarakat dengar gemuruh besar di sekitar kali. Awalnya banjir biasa saja, air hanya meluap di atas crossway," kata Fridus kepada Floresa.
Kondisi berubah drastis sekitar pukul 07.00 Wita. Arus air yang terkonsentrasi di satu titik membuat badan crossway jebol. "Sawah di sebelah timur crossway kena semua. Ada juga ternak yang terbawa banjir," tambahnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik 2024, Kecamatan Rana Mese memiliki 33.275 jiwa. Sekitar 15 persen atau 5.051 orang di antaranya berdomisili di tiga desa yang aksesnya kini terputus: Bea Ngencung, Lidi, dan Satar Lenda.
Kepala Desa Bea Ngencung, Efaristus Indrano, menyebut kerusakan kali ini paling parah dibanding sebelumnya. "Sekitar 30 meter badan crossway jebol. Sebelah timurnya juga rusak dan sawah warga ikut terdampak," katanya.
Ia mengungkapkan bahwa kerusakan hampir terjadi setiap musim hujan. "Ini akses kunci. Kami juga sudah bosan bikin surat laporan bencana ke pemerintah daerah," ujarnya. "Harus alokasikan anggaran tahun ini untuk bikin jembatan permanen."
Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, meninjau lokasi pada siang hari. Pemerintah berencana membuka akses darurat dengan menguruk bagian yang rusak dan membuat lubang besar untuk mengalirkan air.
"Kami minta PUPR membuat rencana pembangunan lanjutan dan kemungkinan pembangunan tembok penahan di kiri-kanan sungai, karena ini tergantung dari kondisi fiskal atau keuangan daerah," kata Tarsisius.
Namun, Kepala Dinas PUPR Ferdinandus Mbembok sebelumnya mengakui bahwa pembangunan jembatan permanen di Wae Musur belum masuk dalam anggaran 2026. "Untuk tahun anggaran 2026 memang belum ada alokasi khusus. Ada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan pembangunan fisik melalui APBD," ujarnya pada Januari lalu.
Pemerintah daerah mengklaim masih mengupayakan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Crossway Wae Musur ini memiliki catatan proyek yang bermasalah. Pada akhir masa jabatan Bupati Yoseph Tote tahun 2018, proyek mangkrak dengan anggaran mencapai Rp7 miliar. Pembangunan dilanjutkan pada Desember 2019 dengan janji rampung 2020, namun baru berfungsi pada 2023 setelah dikerjakan melalui program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-116.
Baru setahun diresmikan, jembatan itu ambruk pada Juni 2024. Kini, warga kembali mendesak solusi permanen. "Kalau putus, otomatis masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan baik," kata Fridus.