KUPANG — Ketua Badan Pekerja Daerah (BPD) GBI Provinsi NTT, Pdt. Oder Max Sombu, menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan Menko Pangan Zulkifli Hasan ke kantor GBI NTT, Jumat (15/5/2026). Ia menyebut momen ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah gereja tersebut dikunjungi pejabat setingkat menteri.
"Baru pertama kali ini dalam sejarah, pejabat seperti Menteri bisa hadir dan berkunjung ke Kantor GBI NTT," ujar Pdt. Oder Max Sombu.
Rombongan Pejabat Pusat Hadir dalam Satu Waktu
Dalam kunjungan kerja ke Kota Kupang, Zulkifli Hasan tidak datang sendirian. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua DPW PAN NTT, Ahmad Yohan, serta tiga anggota DPR RI Fraksi PAN: Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, Eko Patrio, dan Verrell Bramasta. Kehadiran para politisi nasional ini menambah bobot kunjungan ke kantor GBI NTT.
Apa yang Membuat Kunjungan Ini Spesial?
Bagi jemaat dan pengurus GBI NTT, kedatangan pejabat pusat bukan sekadar seremoni. Pdt. Oder Max Sombu menegaskan bahwa apresiasi ini lahir karena selama ini GBI NTT jarang menjadi destinasi kunjungan menteri. Kunjungan Zulkifli Hasan menjadi simbol keterbukaan dan perhatian pemerintah pusat terhadap komunitas gereja di wilayah timur Indonesia.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya Menko Pangan untuk menyerap aspirasi langsung dari berbagai elemen masyarakat di NTT, termasuk kelompok keagamaan, terkait program ketahanan pangan nasional.
Agenda Kerja di Kota Kupang
Kunjungan ke Kantor GBI NTT hanyalah salah satu dari rangkaian agenda Zulkifli Hasan di Kota Kupang. Sebagai Menko Pangan, ia dijadwalkan meninjau sejumlah titik distribusi pangan dan berdialog dengan petani serta pedagang di NTT. Provinsi NTT sendiri dikenal sebagai salah satu daerah yang kerap menghadapi tantangan distribusi pangan dan harga komoditas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan terkait hasil pertemuan dengan pengurus GBI NTT. Namun, langkahnya menyambangi langsung komunitas gereja dinilai sebagai pendekatan baru dalam komunikasi publik pemerintah.
