NUSA TENGGARA TIMUR — Percepatan rehabilitasi sekolah terdampak bencana di Sumatra menjadi prioritas pemerintah pusat dan DPR. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menyatakan rapat koordinasi penanganan pascabencana yang digelar di DPR, Senin (25/5/2026), merupakan bentuk perhatian serius Presiden terhadap pemulihan sektor pendidikan pasca-bencana.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, memaparkan data terbaru. Dari total 4.992 sekolah yang tercatat rusak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan bantuan revitalisasi dan rehabilitasi terhadap 3.084 sekolah.
Anggaran Rp 3,8 Triliun dan Sisa 1.908 Sekolah yang Belum Tersentuh
Anggaran yang sudah dikeluarkan Kemendikdasmen mencapai Rp 2 triliun dan telah dicairkan. Tito menambahkan masih ada alokasi tambahan sekitar Rp 1,8 triliun hingga Rp 1,9 triliun untuk tahap lanjutan.
“Nah masih ada sekitar seribuan lagi yang ditanyakan tadi, yang seribuan tadi bukan berarti didiamkan. Yang seribuan tadi nanti Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerja sama lagi untuk rencana pembangunannya,” jelas Tito dalam konferensi pers di Jakarta.
Sisa sekolah yang belum direvitalisasi mencapai lebih dari 1.900 unit. Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk sekolah-sekolah itu masih dalam tahap perencanaan pembangunan lanjutan.
Belajar di Tenda dan Kelas Darurat di Zona Merah
Meski proses revitalisasi berjalan, sebagian sekolah masih beroperasi dengan fasilitas terbatas. Tito menyebut dari 4.922 sekolah terdampak, sejumlah unit masih menggunakan tenda, terutama di daerah merah yang diharapkan segera direlokasi.
“Ada juga yang menumpang di sekolah yang lain. Ada juga yang di kelas darurat,” ungkap dia.
Pemerintah saat ini tengah membahas kesiapan lokasi relokasi bagi sekolah-sekolah yang berada di zona rawan bencana. Selain kerusakan sekolah, Tito juga mencatat masih ada sejumlah infrastruktur lain seperti jembatan yang belum sepenuhnya pulih pascabencana.
Percepatan Jadi Kunci Pemulihan Pendidikan Pascabencana
Rapat koordinasi di DPR menjadi sinyal bahwa penanganan pascabencana di Sumatra tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga keberlangsungan proses belajar mengajar. Qodari menegaskan sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
“Rapat koordinasi ini merupakan perhatian yang besar dari Bapak Presiden, dari pemerintah dan DPR RI terhadap bencana yang terjadi di Sumatra,” kata dia.
Dengan total anggaran yang telah dan akan digelontorkan mencapai Rp 3,8 triliun, pemerintah menargetkan seluruh sekolah terdampak dapat kembali berfungsi normal. Namun, proses relokasi sekolah di zona merah masih menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
