LABUAN BAJO — Komisi VIII DPR RI menyoroti kompleksitas penanganan pascabencana di Nusa Tenggara Timur yang dinilai tidak bisa lagi hanya dibebankan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggota Komisi VIII DPR RI, H. M. Husni, menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi tidak hanya berupa bangunan fisik, tetapi juga melumpuhkan layanan publik dan akses distribusi logistik.
“Itu sudah pasti tidak bisa ditangani oleh BNPB sendiri. Karena yang terjadi itu bukan kerusakan daripada fisik dan bukan hanya meninggal dunia, tapi di sini jalan yang rusak,” kata Husni saat meninjau lokasi terdampak di Labuan Bajo, Minggu (23/8/2026).
Husni menyebutkan bahwa kerusakan akses jalan menjadi salah satu prioritas yang harus segera ditangani. Mobilitas warga yang terhambat berpotensi mengganggu proses pengiriman bantuan menuju titik-titik pengungsian yang tersebar di sejumlah kabupaten.
“Seperti tadi, kesulitan daripada pendropingan logistik itu juga peran daripada Kementerian PUPR itu harus segera didatangkan. Makanya kita terus memperkuat BNPB selaku komandan di lapangan di dalam masalah kebencanaan ini,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Husni menyoroti jumlah pengungsi yang jauh lebih besar dibandingkan korban jiwa. Kondisi ini menuntut penanganan sosial dan psikologis, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan yang mengalami trauma serta kekhawatiran pascabencana.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga mengingatkan pemerintah tentang maraknya informasi palsu atau hoaks terkait gempa susulan. Informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dinilai berpotensi memperbesar kepanikan masyarakat dan mengganggu proses evakuasi.
“Tentunya banyaknya beredar berita-berita hoaks. Tentunya di sini, di salah satu sisi, perlunya kemitraan dengan Kementerian Komdigi,” ujarnya.
Husni menekankan percepatan pemulihan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, dan puskesmas. Menurutnya, bantuan logistik saja tidak cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
“Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, perbaikan infrastruktur, serta pemulihan pelayanan dasar,” kata Husni.
Ia berharap sinergi antara kementerian teknis dan BNPB terus diperkuat agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan terpadu. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari logistik, kesehatan, hingga komunikasi publik, dapat ditangani secara menyeluruh.