LABUAN BAJO — Yasinta Ludia Piun, 46 tahun, warga Desa Tanjung Boleng, Manggarai Barat, menggenggam erat map cokelat berisi berkas persetujuan perhutanan sosial. Di tangannya, kata dia, bukan sekadar dokumen — melainkan simbol kedaulatan bagi perempuan Flores yang selama puluhan tahun hanya menjadi tenaga pembantu di kebun sendiri.
"Ini pertama kalinya dalam sejarah hidup kami, negara secara sah menyerahkan pengelolaan hutan kepada perempuan," ujar Yasinta, ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Ca Nai.
Perempuan Flores: Dari Pinggiran ke Pusat Pengelolaan Hutan
Selama ini, struktur pertanian pedesaan di Flores menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Mereka bangun sebelum fajar, menanam jagung, memanen kemiri, hingga mengeringkan cengkeh di bawah terik — tapi kerja keras itu hanya dianggap sebagai tenaga pembantu keluarga. Akses terhadap tanah dan pengambilan keputusan strategis nyaris tertutup.
Ketimpangan itu mulai berubah sejak Kementerian Kehutanan menerbitkan izin HKm kepada enam kelompok tani di Flores. Dalam skema ini, 36 keluarga anggota KTH Ca Nai kini mengemban tanggung jawab menjaga bentang alam tanpa merusak — sekaligus mengelola komoditas bernilai tinggi seperti kopi, cengkeh, kemiri, dan kakao.
Semangat Kartini di Tengah Tekanan Pariwisata Super Prioritas
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menyebut penerbitan SK ini sebagai wujud nyata semangat Kartini. "Perempuan diberikan ruang mengambil peran kepemimpinan dari hulu hingga ke hilir," katanya.
Terobosan ini hadir di tengah tekanan besar. Ekspansi hotel dan resor mewah di kawasan pariwisata super prioritas Labuan Bajo mulai merayap ke perbukitan, menyempitkan lahan bertani warga. Ancaman juga datang dari eksplorasi panas bumi yang membayangi keanekaragaman hayati hutan setempat.
Belum lagi cuaca panas dan kekeringan yang berlangsung hampir sepanjang tahun mengancam sekitar 1,77 juta hektare kawasan hutan yang tersisa. Dalam kondisi demikian, banyak pemuda memilih merantau ke Jawa dan Bali — meninggalkan para mama yang setia menjaga kebun dan dapur tetap mengebul.
Lingko dan Keadilan Gender: Kearifan Lokal Bertemu Regulasi Modern
Masyarakat adat Manggarai memiliki sistem pembagian lahan bernama Lingko yang diwariskan turun-temurun. Namun dalam praktiknya, perempuan kerap tersisih dari pembagian ini. Kepatuhan terhadap pemuka adat (Golo) masih kuat di suku-suku seperti Boleng, Kempo, Todo, Cibal, Lambaleda, Rongga, dan Behal.
Skema HKm menjadi jembatan antara kearifan lokal dan keadilan gender modern. Melalui pola agroforestri, para mama didorong menanam kayu yang bersanding dengan komoditas perkebunan — kopi, cengkeh, kemiri, hingga porang dan sorgum.
Bagi Yasinta dan 36 keluarga di KTH Ca Nai, izin ini bukan sekadar kertas. "Ini soal hidup dan mati," katanya. "Kami bertahan di sini, menjaga hutan, agar anak cucu kami tidak kehilangan akar."
