NUSA TENGGARA TIMUR — Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna 20 Juli lalu menegaskan bahwa cadangan beras yang dikelola negara saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Stok yang dikuasai Bulog mencapai 5,4 juta ton, menjadi bantalan utama untuk stabilisasi harga, penyaluran bantuan pangan, hingga mitigasi bencana.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan pihaknya tidak akan berhenti menyerap gabah meski target tahunan hampir rampung. "Komitmen Bulog adalah terus hadir untuk petani. Setelah target tercapai pun kami akan tetap menyerap hasil panen dalam negeri semaksimal mungkin sesuai penugasan pemerintah dan kapasitas yang tersedia," ujarnya.
Harga Gabah di Atas HPP, Petani Diuntungkan
Serapan yang agresif ini ditopang kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Di lapangan, rata-rata harga gabah justru bergerak lebih tinggi di kisaran Rp7.000 per kilogram.
Kondisi ini memberi kepastian pasar sekaligus mengangkat kesejahteraan petani. Alhasil, semangat produksi di sentra-sentra padi tetap terjaga sepanjang musim panen berjalan.
Realisasi serapan Bulog menunjukkan tren menanjak konsisten. Awal Juni 2026, angka serapan menembus 3 juta ton atau 75 persen dari target. Hingga akhir Juni naik menjadi 3,2 juta ton, dan kini mencapai 3,5 juta ton. Masih tersisa sekitar 500 ribu ton lagi untuk menuntaskan target tahunan.
Tiga Wilayah Lampaui Target, Gudang Baru Disiapkan
Sejumlah wilayah kerja bahkan telah melampaui 100 persen target pengadaan. Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan menjadi daerah yang paling cepat menyelesaikan penyerapan.
Keberhasilan di lapangan ini tidak lepas dari kolaborasi intensif antara Bulog, petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), pemerintah daerah, serta jajaran TNI dan Polri. Babinsa dan Bhabinkamtibmas turut mengawal rantai pengadaan sejak masa panen dimulai.
Untuk menampung hasil panen yang terus bertambah, Bulog menargetkan pembangunan 100 gudang baru hingga akhir tahun 2026. Langkah ini penting mengingat volume stok yang dikelola kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah.
Intervensi Pemerintah Capai 1,4 Juta Ton
Di sisi hilir, manfaat stok besar mulai dirasakan masyarakat. Hingga Juli 2026, total intervensi beras pemerintah mencapai 1,4 juta ton, terdiri dari penyaluran bantuan pangan dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Rata-rata harga beras premium pun masih terjaga di kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan produksi beras nasional 2026 yang diproyeksikan berada pada level tertinggi, Indonesia kini menempatkan diri sebagai salah satu produsen beras terbesar dunia.
Pencapaian ini menjadi fondasi menuju swasembada pangan berkelanjutan, sekaligus bukti bahwa rantai distribusi dari hulu ke hilir bekerja dengan baik.
