KUPANG — Ambiguity kebijakan ekonomi mulai terasa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah pusat gencar mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mesin ekonomi rakyat. Di sisi lain, NTT Mart yang selama ini digadang sebagai penguat distribusi lokal kini berpotensi berhadapan langsung dengan koperasi anyar tersebut.
3.400 Unit Koperasi Siap Beroperasi, Target Jadi Pusat Distribusi
Data terbaru menunjukkan NTT menjadi salah satu daerah tercepat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Lebih dari 3.400 unit telah berbadan hukum dan diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, penyerapan hasil produksi desa, hingga penyaluran program ekonomi pemerintah.
Skala ekspansi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang irisan fungsi dengan NTT Mart. Selama ini, jaringan retail daerah tersebut hadir sebagai kanal distribusi produk lokal.
Perang Bisnis Antar-Instrumen Negara?
Marselinus Jeramun, Ketua Ikatan Alumni Unika Widya Mandala Surabaya, menyebut arah kebijakan ekonomi di NTT tengah memasuki wilayah abu-abu. “Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Di sisi lain, kehadiran NTT Mart berpotensi berhadapan langsung dalam perebutan pasar yang sama,” ujarnya.
Pertanyaan besar pun mengemuka: apakah pemerintah sedang membangun kolaborasi ekonomi, atau justru membuka arena perang bisnis antar instrumen yang sama-sama dibiayai negara?
Konsep Koperasi Berbasis Desa, NTT Mart Terancam Tergerus
Secara konsep, Koperasi Merah Putih dibangun untuk memperkuat ekonomi berbasis desa dan kelurahan. Koperasi ini akan menjadi simpul distribusi kebutuhan pokok, sekaligus menyerap hasil produksi warga.
NTT Mart, yang selama ini mengandalkan rantai pasok lokal, kini berada di posisi yang tidak menguntungkan. Jika koperasi desa beroperasi penuh, pangsa pasar NTT Mart bisa tergerus secara signifikan.
Pemerintah Diminta Perjelas Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Para pengamat ekonomi daerah mendesak pemerintah provinsi dan pusat untuk segera memperjelas peta jalan kebijakan ekonomi di NTT. Tanpa kejelasan, potensi tumpang tindih fungsi dan pemborosan anggaran negara dinilai sangat besar.
Belum ada pernyataan resmi dari Gubernur NTT atau pihak pengelola NTT Mart terkait perkembangan ini. Namun, tensi di lapangan mulai terasa, terutama di desa-desa yang telah memiliki koperasi dan bersebelahan dengan gerai NTT Mart.
