KUPANG — Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan mengungkapkan bahwa realisasi anggaran telah mencapai 69,48 persen dari total pagu sebesar Rp190,08 miliar. Angka ini menunjukkan percepatan penyerapan yang cukup signifikan, terutama pada pos belanja modal.
Belanja Modal Mendominasi, Fisik Sekolah Mulai Terbangun
Dari total realisasi tersebut, belanja modal menyerap porsi terbesar yakni Rp131,8 miliar atau 69,59 persen dari pagu Rp189,4 miliar. Adi menjelaskan bahwa tingginya realisasi ini mencerminkan pembangunan fisik sarana pendidikan yang berjalan sesuai target.
Sementara itu, realisasi belanja barang baru mencapai Rp252 juta atau 37,22 persen dari pagu Rp678 juta per 13 Juli 2026. Pemerintah akan terus mendorong percepatan pada pos ini agar seluruh komponen program berjalan sesuai rencana hingga akhir periode.
Sekolah Rakyat Pertama di NTT Sudah Beroperasi di Sentra Efata
Program Sekolah Rakyat di NTT telah dimulai melalui operasional Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang yang berlokasi sementara di Sentra Efata. Pada angkatan pertama, sekolah ini menampung 100 siswa.
Untuk tahun kedua, pemerintah menargetkan penerimaan sebanyak 270 siswa. Program ini merupakan prioritas nasional untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, dengan sasaran anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Lahan Permanen di Desa Oelnasi, Fasilitas Lengkap Disiapkan
Pemerintah telah menyiapkan lahan permanen di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Di lokasi tersebut akan dibangun berbagai fasilitas pendukung, seperti laboratorium keterampilan, laboratorium sains, perpustakaan, laboratorium komputer, lapangan olahraga, serta pusat kegiatan ekstrakurikuler.
"Program Sekolah Rakyat dapat memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu di NTT sekaligus mendukung pemerataan infrastruktur pendidikan di kawasan timur Indonesia," kata Adi.
Anggaran Disalurkan Lewat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis
Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan prasarana pendidikan dasar dan menengah melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT. Skema ini memastikan pembangunan sekolah terintegrasi dan tepat sasaran, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini minim akses pendidikan berkualitas.
