KUPANG — Menteri HAM Natalius Pigai secara khusus menyoroti sejumlah persoalan krusial yang masih menjadi tantangan di NTT. Dalam arahannya, ia menyebutkan empat isu utama: tindak pidana perdagangan orang (TPPO), stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta rendahnya literasi HAM di tengah masyarakat.
"Saya ingin agar ASN dan para pejabat pemerintah di NTT menjadi prajurit HAM yang mampu berbicara, mengedukasi, dan membangun opini positif tentang HAM di lingkungan masing-masing. Jadilah sahabat HAM dan bangun gema HAM di NTT," kata Pigai di Kupang, Selasa.
HAM Punya Dua Dimensi: Perlindungan dan Kesejahteraan
Mantan Komisioner Komnas HAM itu menjelaskan bahwa hak asasi manusia memiliki dua dimensi utama. Pertama, hak sipil dan politik yang berkaitan dengan perlindungan individu dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berfokus pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat.
"Hak asasi manusia pada dasarnya hadir untuk melindungi dan menjaga manusia. Karena itu, HAM tidak hanya bicara soal hukum, tetapi juga pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya," ujarnya.
Partisipasi Warga Jadi Kunci Pembangunan Berbasis HAM
Pigai menegaskan bahwa dalam pendekatan HAM, partisipasi publik adalah nomor satu. Ia meminta agar masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan subjek pembangunan. Menurutnya, setiap kebijakan publik harus melibatkan warga sejak tahap perencanaan.
"Dalam HAM, partisipasi itu nomor satu. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Jadi partisipasi publik itu wajib," tegas Pigai.
Ia menambahkan, implementasi HAM harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan daerah. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Tokoh Agama dan Masyarakat Sipil Diminta Bergerak Bersama
Menurut Pigai, persoalan seperti TPPO dan kekerasan terhadap anak tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Ia mendorong keterlibatan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan masyarakat umum untuk membumikan nilai-nilai HAM.
"Penguatan kesadaran dan budaya HAM di tengah masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang menghormati martabat manusia," kata Pigai.
Kunjungan kerja Menteri HAM di Kota Kupang dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Pigai berharap, ajakan ini bisa mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas di Provinsi NTT.
