LABUAN BAJO — Insiden penikaman yang melibatkan aparat keamanan ini pecah di tengah acara yang seharusnya penuh sukacita. Sejumlah personel Brimob menghadiri undangan misa syukuran pelantikan rekan mereka, Bripda JGR, pada Rabu malam, 10 Juni 2026. Suasana yang awalnya kondusif berubah tegang saat memasuki dini hari akibat miskomunikasi antara anggota Brimob dan prajurit TNI AD yang berada di lokasi yang sama.
Empat Personel Brimob Luka Tusuk di Punggung
Keributan fisik tak terhindarkan. Dalam kekacauan tersebut, tiga oknum prajurit TNI AD diduga menyerang menggunakan senjata tajam. Empat personel Brimob—Bripda RS, Bripda FA, Bripda BBK, dan satu personel lainnya—roboh setelah menderita luka tikaman di bagian punggung. Personel lain yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) segera melakukan upaya pemisahan. Kapolres Manggarai Barat kemudian menginstruksikan seluruh personel Brimob untuk menarik diri dan kembali ke markas kompi secara tertib guna mengantisipasi aksi balasan.
Kondisi Korban: Tiga Masuk ICU, Satu Sudah Pulang
Pihak kepolisian memastikan prioritas utama pascainsiden adalah menyelamatkan nyawa para korban. Seluruh korban dievakuasi secara darurat ke RS Siloam Labuan Bajo. Berdasarkan laporan medis per Senin, 15 Juni 2026, tiga personel masih menjalani rawat inap intensif karena luka tusuk yang serius. Satu personel lainnya telah melewati masa kritis dan diizinkan pulang oleh tim dokter.
Pimpinan Daerah Bergerak Cepat, Tim Gabungan Dibentuk
Tragedi ini memicu atensi serius dari petinggi keamanan daerah. Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko, Pangdam IX/Udayana Mayjen Piek Budyakto, dan Danrem 161/Wira Sakti Brigjen Hendro Cahyono langsung menggelar rapat koordinasi untuk mengunci situasi. Sebagai wujud keseriusan, tim investigasi gabungan yang melibatkan Bidang Propam Polda NTT dan Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD) resmi dibentuk dan diterjunkan ke lapangan.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra memastikan kasus ini tidak akan mencederai sinergitas TNI-Polri di NTT. Penegakan hukum dipastikan berjalan transparan dan profesional. Seluruh oknum yang terbukti melanggar kode etik dan hukum pidana akan diseret ke pengadilan militer tanpa pengecualian.
