KUPANG — TVRI NTT tidak hanya mengandalkan evaluasi internal dalam memperbaiki kualitas siarannya. Lembaga penyiaran publik itu kini membuka diri seluas-luasnya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Kupang, Jumat pekan lalu.
Kepala Stasiun TVRI NTT Jefri mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog untuk mengevaluasi layanan yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan.
“FKP ini merupakan upaya memperkuat kualitas pelayanan melalui penjaringan masukan dari masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan,” kata Jefri.
Dua Strategi Perbaikan: Rumah Komunitas dan Konten Pendek
Jefri memaparkan dua langkah utama yang tengah ditempuh TVRI NTT. Pertama, penguatan peran TVRI sebagai rumah komunitas dengan memperluas partisipasi publik melalui kolaborasi bersama komunitas lokal, budayawan, dan generasi muda.
Kedua, transformasi konten siaran. TVRI NTT mulai mengubah siaran berdurasi panjang menjadi video pendek kreatif berdurasi 15–60 detik yang adaptif terhadap platform media sosial seperti TikTok dan Instagram.
“Suara dan masukan dari masyarakat adalah fondasi utama TVRI NTT untuk terus bertumbuh, adaptif, dan relevan. Setiap aspirasi, kritik, dan rekomendasi dalam FKP ini menjadi acuan strategis untuk evaluasi dan perancangan program yang berdampak,” ujarnya.
Ombudsman Minta Mekanisme Pengaduan dan Kode QR
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT Alberth Roy Kota yang hadir dalam forum itu memberikan sejumlah catatan. Ia menilai TVRI NTT perlu segera menyusun dan menetapkan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bagian dari jaminan pelayanan publik.
Pengaduan itu perlu dikelompokkan berdasarkan tingkatannya: ringan, sedang, dan berat. Selain itu, Ombudsman NTT mendorong TVRI NTT meningkatkan keterbukaan informasi melalui website resmi.
“Kami melihat informasi pelayanan di website sudah tersedia, namun standar pelayanan yang telah ditetapkan nantinya juga perlu dipublikasikan agar masyarakat dapat melihat dan mengaksesnya secara langsung,” kata Alberth.
Ia juga menyarankan TVRI NTT menyediakan kode QR pada laman layanan. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah mengakses informasi maupun menyampaikan masukan terkait pelayanan publik.
“Kami ingin melihat TVRI sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang baik. Tentu ada pengawasan internal dan eksternal yang siap mengawasi jalannya pelayanan yang diberikan,” ujarnya.
