NUSA TENGGARA TIMUR — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan inflasi tahunan Indonesia yang naik ke 3,28% pada September 2026 sudah mendekati ambang batas atas sasaran pemerintah 3,5%. Kelompok termiskin disebut paling rentan terkena dampak kenaikan harga pangan.
Peringatan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026). Ia meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama menahan laju harga sebelum menembus ambang yang ditetapkan.
"Dan ini sudah mendekati titik yang penting bagi kita, yaitu threshold tertinggi yang ditarget oleh pemerintah adalah 3,5%. Kita harus berusaha keras, pusat dan daerah, agar jangan sampai di atas 3,5%," ujar Tito.
Inflasi Bulanan Naik, Makanan Jadi Pendorong
Laju inflasi tahunan naik dari 3,19% pada Agustus menjadi 3,28% pada September. Inflasi bulanan juga meningkat dari 0,21% menjadi 0,30% pada periode yang sama.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 0,88% dan menjadi salah satu perhatian utama. Sejumlah komoditas pangan menyumbang kenaikan, antara lain:
- Cabai
- Daging ayam ras
- Beras
- Telur ayam ras
Tito meminta pemerintah daerah memberi perhatian khusus pada harga beras, ayam, dan telur. Ketiga komoditas itu dinilai paling menentukan tekanan inflasi di tingkat rumah tangga.
Kelompok Desil 1 dan 2 Paling Rentan
Menurut Tito, dampak kenaikan harga tidak merata. Masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 dan 2, menanggung beban paling berat karena bergantung pada pendapatan harian.
"Masyarakat yang termiskin 20%, hidupnya harian, kenaikan komoditas sekian ribu rupiah saja itu sudah sangat berpengaruh bagi mereka. Kalau kelas menengah mungkin belum terasa," jelasnya.
Kelompok ini juga tercatat sebagai penerima manfaat terbesar program bantuan pangan pemerintah. Kenaikan harga beras dan telur langsung menggerus daya beli mereka.
Sulawesi Utara Catat Inflasi Tertinggi 7,59%
Di tingkat daerah, Sulawesi Utara mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 7,59%. Sejumlah wilayah lain masuk daftar inflasi tinggi, yakni Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat.
Angka Sulawesi Utara jauh di atas sasaran nasional 3,5%. Pemerintah daerah di wilayah tersebut diminta mempercepat operasi pasar dan memantau distribusi bahan pokok.
Tekanan Geopolitik dan Bencana Alam
Tito juga menyoroti dua risiko eksternal yang bisa memperburuk inflasi. Ketegangan di Timur Tengah dinilai mengganggu produksi dan distribusi minyak dunia.
"Ketegangan di Timur Tengah, terutama yang masih terus terjadi dan dinamis, bahkan kemarin sempat meningkat dengan adanya serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap Saudi, menyerang bandara Riyadh di Saudi, itu menimbulkan ketegangan baru, eskalasi, yang berpengaruh kepada situasi produksi dan distribusi minyak," tutup Tito.
Di dalam negeri, banjir serta kebakaran hutan dan lahan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan pasokan pangan. Dua faktor itu menambah beban pengendalian harga di daerah.
Bagi pelaku pasar, angka inflasi yang mendekati 3,5% menjadi sinyal penting menjelang rapat Bank Indonesia berikutnya. Tekanan harga pangan yang berlanjut bisa membatasi ruang penurunan suku bunga acuan.
