KUPANG — Kunjungan kerja yang berlangsung Senin (11/5/2026) itu bukan sekadar studi banding biasa. Gubernur Melki Laka Lena berdialog langsung dengan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra untuk membahas peta jalan transformasi NTT menjadi pusat perdagangan internasional.
Mengapa Batam Jadi Referensi Utama?
Batam dipilih karena pengalamannya yang panjang sebagai kawasan FTZ. Kontribusi Batam terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dinilai signifikan, terutama dalam hal strategi menarik investasi dan membangun iklim usaha yang kompetitif.
“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami datang untuk mendengar langsung pengalaman Batam,” kata Gubernur Melki dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Modal Strategis NTT: Berbatasan dengan Timor Leste dan Dekat Australia
Posisi geografis menjadi alasan kuat pemerintah pusat merancang NTT sebagai kawasan FTZ. Provinsi kepulauan ini berbatasan langsung dengan Timor Leste dan berada di dekat Australia — menjadikannya titik strategis untuk jalur perdagangan internasional.
Pertemuan di Batam juga membahas isu konektivitas antarpulau, sektor kemaritiman, dan peluang kerja sama perdagangan. Tak ketinggalan, promosi budaya kedua daerah turut masuk dalam agenda diskusi.
Apa Saja yang Dipelajari dari Batam?
Gubernur Melki menyebut ada tiga hal utama yang menjadi catatan penting dari kunjungan ini. Pertama, strategi menarik investasi asing dan dalam negeri. Kedua, cara membangun iklim usaha yang kompetitif di kawasan kepulauan. Ketiga, memperkuat konektivitas perdagangan antarwilayah.
“Pengalaman Batam penting dipelajari, terutama terkait strategi menarik investasi, membangun iklim usaha yang kompetitif, serta memperkuat konektivitas perdagangan di kawasan kepulauan,” ujar Melki.
Langkah Selanjutnya Setelah Kunjungan ke Batam
Hasil dialog dengan Pemkot Batam akan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan di NTT. Pemprov NTT menargetkan percepatan regulasi dan infrastruktur pendukung agar status FTZ bisa segera terwujud.
Langkah ini dinilai krusial mengingat persaingan kawasan ekonomi khusus di Indonesia Timur semakin ketat. Dengan status FTZ, NTT diharapkan mampu menjadi pintu gerbang perdagangan bagi kawasan timur Indonesia dan negara tetangga.
