JAKARTA — Perempuan NTT tidak hanya menjadi penopang ekonomi keluarga, tetapi juga garda terdepan dalam program-program pemulihan lingkungan dan ketahanan pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 menunjukkan, kontribusi mereka terhadap pendapatan rumah tangga lebih tinggi 6,3 poin persentase dibandingkan rata-rata nasional.
Angka ini menjadi modal sosial yang signifikan di tengah tantangan besar yang dihadapi NTT. Selain kemiskinan dan stunting, provinsi kepulauan ini masih bergulat dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta praktik perdagangan manusia yang mayoritas korbannya adalah perempuan.
Kebun Pangan dan Hak Kelola Hutan Jadi Senjata Utama
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menegaskan bahwa persoalan perempuan dan anak di NTT tidak bisa diselesaikan secara parsial. "Berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah," ujarnya.
Dua program unggulan yang menjadi ujung tombak pemberdayaan adalah program agroforestri bambu atau Mama Bambu dan Kebun Pangan Perempuan (KPP). Program-program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, melestarikan lingkungan, dan menekan angka stunting sekaligus kemiskinan.
"Kebun Pangan Perempuan menjadi pintu masuk strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ini bukan sekadar program kebun, ini strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa," kata Veronica.
Baru 648 Hektare Hutan Dikelola Perempuan
Langkah konkret lain datang dari sektor kehutanan. Pada Mei 2026, pemerintah menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada enam kelompok tani hutan perempuan di NTT. Total lahan yang dikelola mencapai 648 hektare.
Pemberian hak kelola ini dinilai krusial. Dari total 12,7 juta hektare hutan yang dialokasikan pemerintah secara nasional, pengelolaan yang diberikan langsung kepada kelompok perempuan masih sangat jarang terjadi. Dengan hak ini, perempuan NTT terlibat langsung dalam pemulihan ekosistem hutan yang tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup masyarakat.
Investasi Besar, Kolaborasi Jadi Kunci
Pengembangan ekonomi restoratif di NTT dan Indonesia secara umum masih menghadapi dua tantangan utama: kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan pendukung. Mengacu laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) 2024, Indonesia membutuhkan dana Rp 892 triliun hingga 2045 untuk menjalankan strategi ini secara efektif.
Untuk menutup celah tersebut, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perusahaan sosial, LSM, investor, donor, dan organisasi filantropi menjadi keniscayaan. Semangat kolaborasi ini coba diwujudkan dalam pameran bertajuk "Weaving Wonders, Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur" yang berlangsung di Tugu Kunstkring, Jakarta, pada 13-27 Juni 2026.
Pendiri Yayasan Uma Nusantara sekaligus inisiator pameran, Yori Antar, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Pameran ini menampilkan kerajinan tenun, kuliner, hingga rumah adat NTT, serta menjadi ajang berbagi pengalaman dan membangun jejaring.
