KUPANG — Pemerintah Provinsi NTT memastikan penanganan gempa Flores tidak berhenti pada pendataan korban dan kerusakan. Langkah pemulihan bagi masyarakat terdampak mulai disiapkan, dengan prioritas utama pada evakuasi dan keselamatan warga.
Data sementara yang dihimpun hingga konferensi pers siang ini mencatat lima orang meninggal dunia. Rinciannya, dua korban berada di Kabupaten Sikka dan tiga lainnya di Kabupaten Manggarai. Angka tersebut masih terus diverifikasi oleh tim di lapangan.
Gubernur Turun ke Lapangan, Data Awal Tak Jadi Patokan
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan laporan awal. Data lapangan akan menjadi dasar penentuan kebijakan berikutnya, termasuk kemungkinan pengusulan status bencana nasional sesuai mekanisme yang berlaku.
“Fokus utama adalah mengevakuasi dan menyelamatkan korban. Seluruh kekuatan Pemprov NTT, Forkopimda, TNI-Polri, pemerintah kabupaten/kota, dan dukungan pemerintah pusat kita kerahkan untuk penanganan awal,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Sejak pagi, koordinasi intensif dilakukan dengan para bupati di wilayah Flores. Asesmen lapangan dan pemetaan kebutuhan mendesak menjadi konsentrasi utama, sekaligus menjembatani kebutuhan daerah dengan dukungan pemerintah pusat.
Kementerian PU Terjunkan Tim, Peringatan Tsunami Telah Berakhir
Respons cepat juga datang dari pemerintah pusat. Gubernur Melki terus berkomunikasi dengan sejumlah menteri terkait. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan dukungan dan berencana mengirim jajarannya untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur di Flores.
Dukungan diarahkan ke berbagai sektor terdampak, mulai dari sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, perhubungan, hingga telekomunikasi dan energi. Pasalnya, dampak bencana tidak hanya soal korban jiwa dan bangunan roboh, tetapi juga aktivitas masyarakat, akses transportasi, dan pelayanan publik.
Sementara itu, BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 08.30 WITA. Meski status telah dicabut, masyarakat diminta tetap waspada dan hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG serta pemerintah daerah.
Pusat Informasi Tunggal Dibuka, Pelaku Usaha Diminta Buka Akses
Untuk mencegah simpang siur informasi, pemerintah menyiapkan satu pusat informasi bersama yang kemungkinan ditempatkan di Polda NTT. Rilis resmi Forkopimda akan disampaikan secara berkala, mencakup data korban, kerusakan, proses evakuasi, dan perkembangan bantuan.
“Di saat seperti ini, yang dibutuhkan bukan kepanikan. Yang dibutuhkan adalah ketenangan, kepedulian dan gotong royong,” kata Gubernur Melki.
Ia juga mengajak para pelaku usaha di Flores—pemilik toko, rumah makan, warung, serta usaha makanan dan minuman—untuk memberikan akses bagi tim kemanusiaan dan masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah akan menyiapkan mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban atas kebutuhan yang digunakan dalam penanganan kemanusiaan.
“Jangan sampai ada satu pun masyarakat terdampak bencana yang tidak bisa makan dan minum. Keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat adalah prioritas utama kita,” tegasnya.
