OELAMASI — Bupati Kupang Yosef Lede menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra penyedia, Camat, Kepala Puskesmas, hingga Koordinator Wilayah pada Rabu (9/9/2026). Pertemuan di Aula Kantor Bupati Kupang ini menjadi bagian dari evaluasi berkala pelaksanaan program MBG.
Yosef menegaskan, evaluasi akan digelar setiap bulan. Langkah ini diambil agar kendala di lapangan—mulai dari pelayanan, waktu pendistribusian, sampai kualitas makanan—bisa segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Produk Lokal Wajib Masuk Rantai Pasok SPPG
Dalam evaluasi tersebut, Yosef secara khusus mendorong pemanfaatan Beras Kupang Emas dan Garam Kupang Emas. Kedua produk daerah itu dinilai telah memenuhi syarat untuk didistribusikan dan dikonsumsi masyarakat.
“Produk daerah yang berkualitas ini harus kita manfaatkan. Selain memenuhi kebutuhan MBG, kita juga ingin potensi daerah berkembang dan pengusaha serta masyarakat Kabupaten Kupang ikut menikmati manfaat dari program ini,” kata Yosef.
Menurutnya, besarnya anggaran yang berputar dalam program MBG harus berdampak langsung pada petani, nelayan, peternak, UMKM, BUMDes, dan pelaku usaha lokal. “Setiap orang yang berusaha di Kabupaten Kupang juga harus memiliki jiwa membangun daerah, melalui kontribusi PAD dan pajak,” tegasnya.
Kendala Koordinasi SPPG dan Sekolah Masih Ditemukan
Wakil Satgas MBG Kabupaten Kupang, Guntur Taopan, memaparkan sejumlah hasil evaluasi yang perlu ditindaklanjuti. Ia menyebut masih ada kendala operasional antara SPPG dan sekolah yang dilayani, terutama soal koordinasi antar-lembaga dan penyediaan produk.
“Kalau ada sayur dan buah di sekitar SPPG, saya harapkan bisa diambil. Dengan begitu kebutuhan SPPG terpenuhi dan masyarakat yang menanam juga mendapatkan pasar,” ujar Guntur.
Pemkab Kupang juga tengah menyiapkan lokasi pengelolaan sampah di wilayah Kupang Tengah. Langkah ini untuk mengantisipasi meningkatnya volume sampah dari aktivitas SPPG.
Bahan Pangan Lokal Diprioritaskan, Stok Jadi Penyesuaian
Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kupang, Kristoforus Tpoy, menjelaskan pemanfaatan bahan pangan lokal sangat dimungkinkan sepanjang komoditas tersedia dalam jumlah memadai. Namun, kebutuhan SPPG yang besar kerap membuat stok di pasar cepat habis.
“Kalau bahan bakunya memang ada di Kabupaten Kupang, tentu itu yang harus diprioritaskan. Tetapi kalau memang tidak tersedia, kita tidak bisa memaksakan,” jelas Kristo.
Ia meminta dukungan Pemda berupa surat resmi untuk pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan kelompok tani. “Dengan begitu kami memiliki dasar yang kuat di lapangan untuk mendorong keterlibatan masyarakat,” ungkapnya.
Untuk memperkuat pengawasan, grup koordinasi yang melibatkan Korwil, sekolah, SPPG, Camat, Puskesmas, Koramil, dan Polsek telah dibentuk. Mekanisme ini memungkinkan keluhan di lapangan segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
