Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tiba di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk meninjau langsung dampak gempa bumi dan mempercepat pemulihan infrastruktur beserta pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Kunjungan ini dilakukan hanya beberapa jam setelah ia memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Marilonga, Kabupaten Ende, Senin (17/8/2026).
Begitu tiba di lokasi, Dody langsung menggelar koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna melihat kondisi pascabencana dan menginventarisasi kebutuhan mendesak di lapangan.
Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian PU telah menyalurkan sejumlah langkah tanggap darurat, termasuk memobilisasi dukungan distribusi air bersih melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan membersihkan titik-titik longsor di ruas Wolowaru-Maumere, Malwatar-Batas Kota Ruteng, serta Aegela-Batas Kota Ende lewat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT.
Dalam kesempatan itu, Dody menegaskan bahwa pemerintah pusat akan merespons cepat setiap bencana, dengan penanganan yang diarahkan pada skala prioritas, terutama infrastruktur vital yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan layanan publik dasar.
"Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan," kata Menteri PU Dody dalam rapat koordinasi di Nagekeo.
Dody juga meminta agar pemda segera menyerahkan data awal titik-titik infrastruktur yang rusak, yang menjadi pijakan bagi Kementerian PU untuk menerjunkan tim pengecekan lapangan bersama pemda.
"Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja," ujar Dody Hanggodo.
Menurutnya, pemulihan harus memprioritaskan fasilitas paling krusial bagi warga, sehingga pemda diminta menyampaikan area-area yang memerlukan penanganan darurat agar bisa diselaraskan dengan pemerintah pusat.
"Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri PU Dody.
Kementerian PU berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah demi memastikan pemulihan berjalan cepat, sekaligus melanjutkan pendataan menyeluruh kerusakan permukiman dan infrastruktur dasar lainnya. Kementerian PU menyebut proses ini akan dievaluasi berkala seiring perkembangan kondisi di lapangan pascagempa.
