Sikka — Langkah cepat diambil Menteri PU Dody Hanggodo untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi ribuan warga yang terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Arahan langsung diberikan untuk menggerakkan sumber daya Kementerian PU dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
Sebanyak sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa di Pulau Palue menjadi sasaran utama bantuan ini. Pulau yang terletak di utara Pulau Flores ini diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026, yang menyebabkan kerusakan di berbagai titik.
Pemenuhan air bersih dinilai sebagai prioritas dalam penanganan pascabencana. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memberikan bantuan darurat, tetapi juga solusi jangka panjang.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw langsung bergerak ke lapangan. Pada Selasa (18/8/2026), Dirjen SDA bersama Bupati Sikka Juventus Kago meninjau langsung kondisi di Pulau Palue.
Dalam kunjungan tersebut, mereka memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi. Kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023 juga menjadi perhatian, mengingat sumur itu selama ini menjadi salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Untuk memenuhi kebutuhan air dalam kondisi pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Langkah lain juga ditempuh untuk menambah pasokan air. BBWS Nusa Tenggara II tengah menyiapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah, yang nantinya menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru.
Tidak hanya air bersih, Kementerian PU juga mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu. Pemulihan akses dan perlindungan kawasan permukiman juga menjadi perhatian serius.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat. Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa juga menjadi bagian dari upaya pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Melalui langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.
