KUPANG — Ketua DPRD NTT Emelia Nomleni menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawasi serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program yang dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini membuat daerah hanya menerima laporan ketika persoalan terjadi, tanpa memiliki kewenangan intervensi yang memadai.
Daerah Butuh Kewenangan untuk Intervensi
"Seluruh sistem perlu dibenahi dan dilengkapi dengan baik. Kalau program ini mau berjalan terus, maka harus ada perbaikan-perbaikan," kata Emi, sapaan akrabnya, kepada awak media di Gedung DPRD NTT, Senin (8/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, daerah harus diberi ruang untuk terlibat dalam proses evaluasi. "Koordinasi antara pusat dan daerah harus menjadi kekuatan, bukan hanya soal penugasan tetapi juga bagaimana daerah dapat memberikan masukan yang didengar," tegasnya.
Karakteristik Daerah Harus Jadi Acuan Perencanaan
Emi juga meminta pemerintah pusat memperhatikan spesifikasi masing-masing daerah dalam perencanaan MBG. Ketersediaan bahan pangan lokal, sumber daya pendukung, serta kondisi geografis dinilai harus masuk dalam perhitungan agar program tepat sasaran.
"Spesifikasi daerah itu penting. Ketersediaan sumber daya, ketersediaan bahan makanan dan kondisi daerah harus menjadi perhatian sehingga daerah juga mendapatkan manfaat dan keuntungan dari program ini," ujarnya.
Kasus Kecil Sekalipun Tidak Boleh Diabaikan
Menurut Emi, setiap temuan di lapangan, termasuk dugaan keracunan makanan atau kualitas gizi yang buruk, harus menjadi bahan evaluasi serius. "Walaupun hanya satu atau dua kasus, itu tidak boleh dianggap biasa. Satu nyawa sangat berharga," tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. "Tindakan tegas diperlukan agar tujuan MBG memenuhi hak gizi anak tercapai," kata Emi.
DPRD NTT: Dukung Program, Tuntut Evaluasi Berkelanjutan
Emi menegaskan, DPRD NTT akan terus mendukung program MBG selama pemerintah pusat terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. "Kita terus mendukung program pemerintah pusat di daerah. Namun tentu dengan evaluasi yang berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat terus baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut pergantian kepemimpinan di BGN. Ia menilai pemerintah pusat telah bersikap tegas dengan menyelesaikan persoalan hukum melalui jalur hukum, dan berharap tiga figur baru yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto mampu membenahi tata kelola BGN ke depan.
