NUSA TENGGARA TIMUR — Langkah percepatan ini diambil setelah evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa data penerima manfaat yang belum tervalidasi menjadi hambatan terbesar dalam realisasi pembangunan huntap. Tanpa data yang akurat, proses tender dan distribusi bantuan material tidak bisa dimulai.
Validasi Data Jadi Kunci Pembukaan Akses Huntap
Satgas PRR menargetkan validasi rampung dalam waktu dekat di tiga wilayah terdampak. Petugas gabungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pemerintah daerah diterjunkan ke lokasi pengungsian untuk mencocokkan data identitas dan kebutuhan masing-masing keluarga.
“Validasi ini penting agar tidak ada warga yang terlewat atau justru menerima bantuan ganda. Kami ingin pembangunan huntap tepat sasaran,” kata Kepala Satgas PRR dalam keterangan resmi kemarin.
Fokus pada Hunian Layak dan Infrastruktur Pendukung
Pembangunan huntap tidak hanya menyediakan tempat tinggal. Satgas PRR juga merencanakan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan. Setiap unit huntap dirancang dengan spesifikasi tahan gempa sesuai standar nasional, mengingat ketiga provinsi berada di zona rawan bencana.
Di Aceh, misalnya, sebagian penyintas masih menempati barak darurat sejak bencana melanda beberapa bulan lalu. Kondisi serupa terjadi di sejumlah titik di Sumut dan Sumbar, di mana ribuan kepala keluarga menunggu kepastian relokasi.
Kendala di Lapangan: Data Ganda dan Administrasi
Petugas menemukan sejumlah kendala administratif selama proses validasi. Data ganda akibat perpindahan pengungsi antarposko dan dokumen kependudukan yang hilang menjadi persoalan paling umum. Satgas PRR berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk menerbitkan dokumen pengganti secara cepat.
“Kami buka posko pelayanan terpadu di setiap kecamatan. Warga cukup datang dengan saksi dari tetangga atau kepala dusun, data bisa langsung diperbaiki,” ujar Koordinator Lapangan Satgas PRR di Sumbar.
Target Penyelesaian dan Anggaran
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran khusus untuk rehab-rekon pascabencana tahun ini. Satgas PRR menargetkan konstruksi huntap tahap pertama bisa dimulai pada kuartal kedua 2025, bertepatan dengan berakhirnya musim hujan di wilayah barat Indonesia.
Setiap unit huntap diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 50 juta hingga Rp 70 juta, tergantung luas lahan dan spesifikasi bangunan. Total kebutuhan huntap di tiga provinsi diperkirakan mencapai ribuan unit, dengan prioritas diberikan kepada keluarga yang rumahnya hancur total.
Apa Langkah Selanjutnya?
Setelah validasi data selesai, Satgas PRR akan segera melakukan lelang paket pekerjaan konstruksi. Masyarakat setempat akan diprioritaskan sebagai tenaga kerja pembangunan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan kualitas bangunan dan ketepatan waktu penyelesaian.
“Kami minta warga bersabar. Proses ini memang butuh waktu, tapi kami pastikan huntap yang dibangun layak huni dan aman,” pungkas Kepala Satgas PRR.
