KUPANG — PP PMKRI menilai kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis atau kelompok tertentu.
Kritik Jangan Jadi Instrumen Politik Praktis
Putri Sukmaniara mengingatkan bahwa dalam situasi politik dan ekonomi yang belum ideal, aspirasi publik sangat mudah dibelokkan menjadi agenda pribadi atau golongan. Ia meminta masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi.
“Yang dibutuhkan bukan sikap saling menyalahkan, melainkan kemauan bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang tengah dihadapi rakyat,” ujar Putri dalam keterangan resmi yang diterima di Kupang, Selasa.
Hiperpolitik di Medsos Dinilai Tidak Mengubah Akar Masalah
Sekjen PP PMKRI juga menyoroti kecenderungan kritik mahasiswa yang dinilai terjebak dalam hiperpolitik. Menurutnya, gaung kritik tersebut kuat di media sosial, tetapi tidak berpijak pada realitas yang bisa mengubah akar persoalan.
“Persoalan bangsa ini kompleks. Karena itu kita perlu bersikap hati-hati, teliti, dan tidak reaktif dalam melihat setiap dinamika,” katanya.
Tantangan Global Jadi Konteks Persoalan Nasional
Putri mengingatkan bahwa berbagai tantangan Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Mulai dari ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan internasional, gangguan rantai pasok, hingga perlambatan ekonomi dunia.
Menurut dia, persoalan bangsa harus dilihat secara utuh dan tidak disederhanakan pada satu atau dua isu yang mengemuka. “Hal itu gampang menguap dalam satu dua hari,” ujarnya.
Wacana 'Reformasi Jilid II' Dinilai Kurang Tepat
Menanggapi wacana “Reformasi Jilid II”, Putri menilai istilah tersebut kurang tepat digunakan saat ini. Ia berpendapat istilah itu membawa beban historis dan berpotensi memunculkan tafsir politik yang kontraproduktif.
“Reformasi Jilid II kurang tepat karena berbeda konteks historisnya dengan yang terjadi tahun 98,” tegasnya.
Kondusif Bukan Berarti Membungkam Kritik
Meski mendorong kondusivitas, PP PMKRI menegaskan hal itu bukan berarti mengabaikan kritik masyarakat. Sebaliknya, kondisi yang kondusif justru diperlukan agar aspirasi publik dapat didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih baik.
Putri mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog yang luas serta memperkuat komunikasi publik yang terbuka dan transparan. “Persatuan nasional dibangun melalui kesediaan untuk saling mendengar, saling percaya, dan mencari titik temu demi kepentingan bangsa yang lebih besar,” pungkasnya.
