ENDE — Wakil Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) itu mendesak pemerintah dan TNI untuk membuka secara terbuka alasan di balik proyek pembangunan batalyon hingga brigade infanteri (brigif) yang kini marak di Pulau Flores. Menurutnya, Flores selama ini dikenal sebagai wilayah yang aman dan tidak memerlukan kehadiran militer dalam skala masif. Ia menduga kebijakan ini semata-mata untuk memperbesar kehadiran institusi militer, bukan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Tanah Masyarakat Terancam Diambil Alih
Alasan kedua yang disorot Uskup Budi adalah dampak langsung terhadap tanah dan ruang hidup masyarakat. Ia menyebut kasus di Tonggurambang, Nagekeo, di mana warga kini menghadapi klaim militer atas lahan yang telah puluhan tahun mereka garap. Selain itu, rencana pengambilalihan sekitar 100 hektare lahan di Kuruboko, Kabupaten Ngada, yang berada di wilayah Keuskupan Agung Ende, juga menjadi perhatian serius.
"Yang dibutuhkan masyarakat adalah ruang hidup dan lahan untuk berusaha. Namun, jika lahan-lahan itu justru diambil untuk kepentingan militer, di mana masyarakat harus berusaha?" katanya. Ia menegaskan, bantuan negara semestinya diwujudkan lewat program pembangunan dan peningkatan kapasitas warga, bukan dibayar dengan pengambilalihan tanah dalam skala besar.
Militerisasi Dinilai Persempit Demokrasi
Dari sisi struktural, Uskup Budi menilai kehadiran militer yang berlebihan berisiko mempersempit ruang bagi masyarakat sipil untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, keputusan yang menyangkut kehidupan bersama tidak boleh diambil secara sepihak tanpa melibatkan warga.
"Kondisi seperti ini menyimpang dari cita-cita sebuah negara demokrasi yang memberikan supremasi kepada masyarakat sipil," ujarnya. Ia memperingatkan bahwa keamanan sejati tidak lahir dari represi. "Represi mungkin menciptakan kesan bahwa keadaan aman, tetapi di balik itu bisa tersimpan persoalan yang jauh lebih berbahaya," tambahnya, seraya mengingatkan bahwa tugas menjaga keamanan pada dasarnya berada di tangan kepolisian, bukan institusi militer dalam skala masif.
Klaim Manfaat Ekonomi Dibantah
Uskup Budi juga membantah argumen bahwa pembangunan fasilitas militer akan memperkuat posisi strategis dan ekonomi Flores. Menurutnya, nilai strategis Flores justru akan meningkat lewat penguatan ekonomi, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia — bukan lewat kehadiran militer.
Ia menegaskan tidak menolak investasi, tetapi mensyaratkan agar kendali atas sumber daya tetap berada di tangan masyarakat Flores. "Jangan sampai ada pihak yang datang lalu secara sepihak menyatakan bahwa suatu wilayah telah ditetapkan sebagai kawasan panas bumi atau kawasan militer tanpa melibatkan masyarakat," katanya, merujuk pada sikapnya yang juga vokal menolak proyek geotermal di Flores.
Gereja Tak Akan Diam
Menutup pernyataannya, Uskup Budi menegaskan Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keprihatinan ini, terutama ketika masyarakat kehilangan ruang untuk mengadu. "Kalau Gereja memilih diam, berarti Gereja menyangkal inti ajarannya sendiri," katanya.
Ia menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah dan TNI: "Militer harus tetap berada pada posisinya sebagai alat pertahanan negara. Jangan mengambil alih terlalu banyak ruang yang seharusnya menjadi milik masyarakat."
