ENDE — Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, yang juga menjabat Wakil Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), menilai tidak ada justifikasi yang cukup kuat di balik penempatan kekuatan militer dalam skala sebesar itu. “Apa alasannya? Saya tidak melihat alasan yang cukup untuk menghadirkan kekuatan militer sebesar itu,” katanya, seraya menambahkan bahwa Flores selama ini dikenal sebagai wilayah yang aman.
Menurutnya, jika pun ada alasan, itu semata-mata untuk memperbesar kehadiran institusi militer, bukan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. “Sebuah kebijakan hanya dapat dibenarkan apabila memiliki alasan yang benar-benar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya, mendesak pemerintah agar menjelaskan alasan di balik proyek ini secara terbuka kepada publik.
Dampak Langsung pada Tanah dan Ruang Hidup Warga
Alasan kedua yang disorot Uskup Budi adalah ancaman terhadap tanah, yang ia sebut sebagai fondasi kehidupan masyarakat Flores. Ia menyoroti kasus di Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo, di mana warga kini menghadapi klaim militer atas lahan yang telah puluhan tahun mereka garap.
Selain itu, ada rencana pengambilalihan sekitar 100 hektare lahan di Kuruboko, Kabupaten Ngada, yang berada di wilayah Keuskupan Agung Ende. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah ruang hidup dan lahan untuk berusaha. Namun, jika lahan-lahan itu justru diambil untuk kepentingan militer, di mana masyarakat harus berusaha?” katanya. Ia menegaskan, bantuan negara semestinya diwujudkan lewat program pembangunan dan peningkatan kapasitas warga, bukan dengan pengambilalihan tanah dalam skala besar.
Militer Berlebihan Bisa Mempersempit Ruang Demokrasi
Secara lebih struktural, Uskup Budi menilai kehadiran militer yang berlebihan berisiko mempersempit ruang bagi masyarakat sipil untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. “Kondisi seperti ini menyimpang dari cita-cita sebuah negara demokrasi yang memberikan supremasi kepada masyarakat sipil,” katanya.
Ia memperingatkan bahwa keamanan sejati tidak lahir dari represi. “Represi mungkin menciptakan kesan bahwa keadaan aman, tetapi di balik itu bisa tersimpan persoalan yang jauh lebih berbahaya,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa tugas menjaga keamanan pada dasarnya berada di tangan kepolisian, bukan institusi militer dalam skala masif.
Klaim Manfaat Ekonomi Dinilai Tidak Berdasar
Uskup Budi juga membantah argumen bahwa pembangunan fasilitas militer akan memperkuat posisi strategis dan ekonomi Flores. Menurutnya, nilai strategis Flores justru akan meningkat lewat penguatan ekonomi, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia — bukan lewat kehadiran militer.
Ia menegaskan tidak menolak investasi, tetapi mensyaratkan agar kendali atas sumber daya tetap berada di tangan masyarakat Flores. “Jangan sampai ada pihak yang datang lalu secara sepihak menyatakan bahwa suatu wilayah telah ditetapkan sebagai kawasan panas bumi atau kawasan militer tanpa melibatkan masyarakat,” katanya, merujuk pada sikapnya yang juga vokal menolak proyek geotermal di Flores.
Gereja Tak Akan Diam Melihat Hal Ini
Uskup Budi menegaskan Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keprihatinan ini, terutama ketika masyarakat kehilangan ruang untuk mengadu. “Kalau Gereja memilih diam, berarti Gereja menyangkal inti ajarannya sendiri,” katanya.
Ia menutup dengan pesan tegas kepada pemerintah dan TNI: “Militer harus tetap berada pada posisinya sebagai alat pertahanan negara. Jangan mengambil alih terlalu banyak ruang yang seharusnya menjadi milik masyarakat.”
