NUSA TENGGARA TIMUR — Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat internasional tersebut memberikan penilaian berdasarkan kinerja nyata pemerintah dalam memenuhi standar global, bukan karena faktor subjektif. "S&P memberi outlook kita stable bukan dikasih sebagai bonus karena mereka baik dengan kita, bukan, tapi karena kita mempunyai kinerja yang sesuai dengan standar mereka," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.
Pemerintah Pelajari Metodologi S&P Demi Perbaikan Indikator
Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah secara aktif mempelajari metodologi dan indikator yang digunakan S&P. Salah satu fokus utama adalah rasio kemampuan bayar utang yang dihitung berdasarkan pendapatan pemerintah secara umum (general government), yang kini mencakup pemerintah daerah.
"Setelah kita pelajari, S&P pakai pembayar utang dibayar dengan pendapatan dari general government, artinya termasuk dari pemerintah daerah. Kita alhamdulillah sekarang membaik," jelas Purbaya.
Dia merinci bahwa rasio tersebut membaik dari sebelumnya 15,4 persen menjadi sekitar 13,5 persen. Angka ini kini berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan S&P, yaitu 15 persen. Perbaikan ini menjadi salah satu faktor kunci di balik keputusan S&P.
Dampak ke Pasar: Sinyal Positif untuk Rupiah dan Saham
Sehari sebelumnya, Purbaya juga menekankan implikasi keputusan S&P bagi pasar keuangan. Dengan dipertahankannya peringkat utang jangka panjang Indonesia di level BBB dan A-2 untuk jangka pendek, ia optimistis sentimen negatif yang membayangi pasar modal, obligasi, dan nilai tukar rupiah akan berangsur hilang.
"Siap-siap beli saham. Beli saham kalau anda pemain saham. Jangan takut lagi," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (14/7).
Pernyataan ini menjadi sinyal bagi investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia dinilai sehat oleh lembaga kredibel. Purbaya meyakini keputusan S&P akan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam jangka pendek.
Komitmen Berkelanjutan terhadap Standar Internasional
Purbaya memastikan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada capaian ini. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya memenuhi berbagai standar internasional dalam pengelolaan fiskal ke depan.
"Jadi kita mengerti betul, kita berusaha betul untuk memenuhi standar-standar internasional," ujar Purbaya menutup pernyataannya di hadapan Komisi XI DPR.
