Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena membawa langsung bantuan kemanusiaan berupa beras, bahan pokok, serta bantal dan selimut ke tiga desa terdampak gempa M7,7 di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, pada Sabtu (22/8). Orang nomor satu di NTT itu kini berkantor sementara di Pulau Flores untuk memastikan penanganan bencana dan distribusi bantuan berjalan lancar pasca-listrik dan sinyal yang sempat terputus total.
KUPANG — Tiga desa di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, menjadi prioritas penanganan darurat Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena pascagempa berkekuatan M7,7. Desa Ta'do, Bekek, dan Lengkosambi Barat dikunjungi langsung untuk memastikan kebutuhan dasar warga yang masih bertahan di pengungsian terpenuhi.
Gubernur yang akrab disapa Melki ini menegaskan bahwa perhatian terhadap Riung sempat terputus akibat infrastruktur komunikasi yang lumpuh sejak awal gempa. "Tetapi kita sekarang berada dalam tahap tanggap darurat dan kita akan usahakan dengan berbagai cara agar kebutuhan masyarakat bisa kita penuhi," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Kupang, Minggu.
Warga Bekek Masih Bertahan di Posko Gereja, Listrik dan Sinyal Putus
Di Desa Bekek, wilayah yang mengalami dampak cukup besar, Gubernur Melki meninjau posko pengungsian yang didirikan pihak kepolisian di halaman Gereja St. Petrus dan Paulus. Sementara itu, sebagian warga di Lengkosambi Barat memilih mengungsi lebih jauh ke wilayah pegunungan.
Kondisi di lapangan diperberat oleh terputusnya aliran listrik dan jaringan komunikasi yang membuat koordinasi penanganan di fase awal berjalan lambat. Di Desa Ta'do, warga masih diarahkan untuk tetap bertahan di lokasi pengungsian hingga kondisi dinyatakan aman untuk kembali ke rumah masing-masing.
Kebutuhan Tidur dan Layanan Kesehatan Jadi Keluhan Utama Pengungsi
Dalam dialog langsung dengan warga dan pemerintah desa, Gubernur Melki menerima laporan bahwa kebutuhan makanan dan minuman relatif mencukupi. Namun, para pengungsi masih menghadapi persoalan tempat tidur serta kebutuhan istirahat yang layak pada malam hari, ditambah keterbatasan layanan pengobatan di lokasi pengungsian.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menegaskan pemerintah akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan warga selama masa tanggap darurat. Ia juga meminta jajaran pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa untuk memastikan bantuan yang masuk dapat didistribusikan secara baik dan tepat sasaran.
"Pemerintah kabupaten sampai desa harus memastikan distribusi bantuan berjalan dengan baik, sehingga masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapat bantuan," tegas Melki.
Pendataan Kerusakan Dimulai Sekarang, Skema Bantuan Rumah Rp15-70 Juta Disiapkan
Selain pemenuhan kebutuhan darurat, Gubernur Melki meminta proses pendataan kerusakan mulai dilakukan sejak sekarang. Data yang masuk akan menjadi dasar pemerintah untuk menghitung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Mulai sekarang harus didata, meskipun datanya masih akan dinamis karena masih ada gempa susulan. Rumah masyarakat harus didata, termasuk sarana dan prasarana publik lainnya seperti kantor, pustu, jembatan, dan fasilitas umum lainnya," katanya.
Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan. Besarannya mencapai Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp70 juta untuk kerusakan berat. Skema ini akan berlaku setelah masa tanggap darurat berakhir dan masuk ke tahap perbaikan.
Pemprov NTT Pastikan Dukungan Pusat Tersalur Penuh ke Daerah
Pemerintah Provinsi NTT sejak awal terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam penanganan bencana di Flores. Gubernur Melki menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh dukungan dari pusat dapat diteruskan secara penuh kepada daerah dan masyarakat terdampak.
"Dengan komitmen kita bersama, saya pastikan tugas saya adalah memastikan seluruh dukungan dari pusat bisa penuh sampai ke daerah," ujarnya.
Pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kehidupan masyarakat serta fasilitas publik yang terdampak gempa.
