Berapa Volume Subsidi BBM yang Diusulkan?
NUSA TENGGARA TIMUR — Alokasi terbesar tetap jatuh pada minyak solar—19 juta kl—yang digunakan luas untuk transportasi umum, nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Subsidi tetap Rp1.000 per liter dimaksudkan agar selisih harga keekonomian tidak membebani masyarakat.
Minyak tanah mendapat jatah 561 ribu kl, menyusul masih adanya daerah yang belum terjangkau jaringan LPG. Wilayah Maluku, Papua, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi menjadi prioritas penyaluran karena keterbatasan infrastruktur energi.
Mengapa Subsidi BBM Dipertahankan?
Bahlil menegaskan subsidi energi bukan sekadar belanja negara, melainkan instrumen menjaga roda ekonomi berputar. Sektor perikanan dan pertanian sangat bergantung pada solar bersubsidi untuk operasional kapal dan alat mesin pertanian.
"Ini untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga harga energi tetap terjangkau, dan memastikan pasokan energi bagi masyarakat," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR.
Tanpa subsidi, biaya produksi nelayan dan petani berpotensi naik, yang ujungnya mendongkrak harga bahan pokok di pasaran. Pemerintah menilai pelepasan subsidi BBM secara penuh berisiko mengganggu pemulihan ekonomi nasional.
Ancaman Geopolitik dan Asumsi Harga Minyak
Bahlil mewaspadai ketidakpastian global yang bisa memicu lonjakan harga minyak mentah sewaktu-waktu. Konflik di sejumlah kawasan produsen minyak dinilai masih menjadi risiko utama terhadap stabilitas pasokan.
"Geopolitik ini seperti malaria, kadang-kadang kambuh," ujarnya, menggambarkan potensi gangguan yang sulit diprediksi.
Untuk mengantisipasi gejolak harga, pemerintah mengusulkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) pada level US$75 per barel di RAPBN 2027. Angka ini menjadi patokan perhitungan subsidi dan pendapatan negara dari sektor migas.
Bagaimana Target Produksi Migas 2027?
Pemerintah juga menetapkan target lifting migas sebesar 1,56 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) pada 2027. Rinciannya, lifting minyak bumi sekitar 612 ribu barel per hari dan gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.
Peningkatan produksi dalam negeri menjadi strategi mengurangi ketergantungan pada energi impor. Dengan produksi yang lebih tinggi, tekanan terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah diharapkan mereda.
Pemerintah menyeimbangkan target produksi dengan kemampuan fiskal negara. Jika ICP aktual melampaui asumsi US$75 per barel, beban subsidi berpotensi membengkak—sebaliknya, jika harga turun, ruang fiskal untuk program lain bisa lebih longgar.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
Bagi nelayan, petani, dan pengemudi angkutan umum, kelanjutan subsidi solar berarti biaya operasional tetap terkendali. Namun, perlu dicatat bahwa usulan ini masih berupa angka RAPBN—substansinya bisa berubah saat pembahasan final dengan DPR.
Masyarakat di Maluku dan Papua yang masih memakai minyak tanah untuk memasak dipastikan tetap mendapat pasokan bersubsidi. Pemerintah mengakui konversi ke LPG belum merata karena kendala geografis dan infrastruktur.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan subsidi energi dan penyalurannya, masyarakat dapat memantau pengumuman resmi Kementerian ESDM atau menghubungi layanan informasi 136. Waspadai modus penipuan mengatasnamakan program subsidi—pemerintah tidak pernah memungut biaya apa pun untuk penyaluran BBM bersubsidi.
