KUPANG — Enam Sekolah Rakyat baru akan dibangun di dua pulau besar di NTT, melengkapi 93 unit yang sudah beroperasi secara nasional. Menteri PU Dody Hanggodo mengumumkan hal tersebut saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I Kabupaten Kupang di Desa Oelnasi, Jumat lalu.
Menurut Dody, tambahan sekolah ini sudah masuk tahap tender. Lokasinya tersebar di Sumba Tengah, Sumba Barat Daya (SBD), Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Kabupaten Ngada.
Target: Anak dari Keluarga Kurang Mampu
Program ini dirancang khusus untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera. Dody menekankan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung, tapi jaminan masa depan.
"Semangat wajib dijaga. Belajar yang rajin, jangan lupa berdoa kepada orang tua. Kalian semua harus sukses. Tugas kami memastikan sarana dan prasarananya tersedia agar kalian bisa belajar dengan nyaman," ujar Dody kepada para siswa saat kunjungan.
Kapasitas 1.080 Siswa, Baru Terisi 246
SRT 1 Kabupaten Kupang yang sudah beroperasi memiliki kapasitas tampung 1.080 orang. Saat ini baru ditempati 246 siswa, terdiri dari 20 siswa SD, 112 siswa SMP, dan 114 siswa SMA.
Pekerjaan fisik sekolah tersebut dikerjakan oleh PT PP - PT DLJ (KSO) dan melibatkan 967 tenaga kerja. Kepala Sekolah SRT 1 Kabupaten Kupang, Felipina Agustina Kale, mengapresiasi perhatian pemerintah yang terus menyempurnakan fasilitas meski kegiatan belajar sudah dimulai.
"Kami sangat bersyukur karena pemerintah tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga terus memastikan seluruh fasilitas pendukungnya dilengkapi. Kehadiran Bapak Menteri menjadi penyemangat bagi kami untuk memberikan layanan pendidikan terbaik kepada anak-anak," kata Felipina.
MPLS Berjalan, Kelas Dimulai Awal Agustus
Proses belajar di Sekolah Rakyat saat ini masih dalam masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dody menyebutkan kegiatan kelas baru akan dimulai awal Agustus, diawali dengan tahap matrikulasi.
Dengan tambahan enam sekolah ini, pemerintah berharap angka partisipasi pendidikan di NTT, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, bisa meningkat signifikan. Program ini menjadi salah satu prioritas Kementerian PU dalam mendukung target pemerataan akses pendidikan nasional.
