KUPANG — Di balik raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan pertumbuhan ekonomi 5,14 persen, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT justru menemukan sejumlah masalah struktural dalam pengelolaan keuangan daerah. Pandangan umum fraksi yang dibacakan juru bicara Reni Marlina Un dalam sidang DPRD, Rabu (10/6/2026), menyoroti rendahnya realisasi PAD yang hanya mencapai Rp1,299 triliun atau 73,26 persen dari target Rp1,774 triliun.
Angka itu turun Rp151,69 miliar dibanding tahun sebelumnya. Fraksi Demokrat menilai perubahan kebijakan pajak kendaraan bermotor melalui sistem opsen pajak memang berdampak, namun pemerintah daerah dinilai belum mampu mencari sumber pendapatan alternatif.
“Ketergantungan fiskal NTT terhadap pusat masih sangat tinggi,” tegas Fraksi Demokrat dalam pernyataan yang dibacakan di ruang sidang.
67 Persen Pendapatan NTT Masih Bergantung pada Transfer Pusat
Dari total pendapatan daerah Rp4,556 triliun, sebanyak 67,04 persen bersumber dari transfer pemerintah pusat. Kondisi ini membuat APBD NTT sangat rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Fraksi Demokrat menilai struktur pendapatan seperti ini berisiko besar bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Belanja Modal Anjlok 33,61 Persen, Belanja Pegawai Mendominasi
Sorotan tajam juga diarahkan pada komposisi belanja daerah. Realisasi belanja modal tahun 2025 hanya Rp354,46 miliar atau 8,25 persen dari total belanja daerah. Angka ini turun drastis 33,61 persen dibanding tahun 2024. Sebaliknya, belanja operasi mendominasi hingga 78,5 persen, dengan belanja pegawai mencapai Rp1,992 triliun atau 46,35 persen.
“Komposisi ini menunjukkan APBD masih lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dibandingkan investasi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kritik Fraksi Demokrat.
SiLPA Melonjak 37,74 Persen, Tanda Perencanaan Lemah
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 mencapai Rp362,01 miliar, naik 37,74 persen dibanding tahun sebelumnya. Fraksi Demokrat menilai tingginya SiLPA menjadi bukti lemahnya perencanaan program dan rendahnya kemampuan penyerapan anggaran oleh perangkat daerah.
Di sisi lain, pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana sangat minim. Dari alokasi Rp23,45 miliar, hanya 3,11 persen yang terealisasi. Padahal NTT dikenal sebagai daerah rawan bencana.
Angka Kemiskinan Turun, Tapi Pengangguran dan Stunting Masih Tinggi
Fraksi Demokrat mengapresiasi penurunan angka kemiskinan menjadi 17,5 persen dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik menjadi 3,31 persen dan angka stunting masih berada di level 20,2 persen. Kedua persoalan ini dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan daerah.
Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Provinsi NTT melakukan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah yang didorong meliputi penguatan PAD, peningkatan porsi belanja modal minimal 20 persen, penekanan SiLPA, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
Bagi Demokrat, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari serapan anggaran atau opini WTP. Yang lebih penting adalah sejauh mana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi NTT.
