NUSA TENGGARA TIMUR — Pemerintah tidak lagi mewajibkan seluruh pelaksanaan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Abdul Mu'ti mengungkapkan, kantin sekolah yang memenuhi standar gizi dan keamanan pangan dapat mengambil alih sebagian proses distribusi makanan.
"Nanti akan ada perubahan sistem. Sekolah-sekolah yang memang tidak memerlukan tidak menerima MBG lagi, tetapi yang sangat memerlukan akan kita prioritaskan," ujar Abdul Mu'ti di sela peresmian international class program (ICP) di SD Aisyiyah Multilingual Darussalam, Kudus, Sabtu (13/6/2026).
Prioritasi Sekolah dan Fleksibilitas Pengelolaan
Dalam skema baru, penentuan penerima manfaat tidak lagi seragam. Pemerintah akan menggunakan data terintegrasi dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memetakan sekolah mana yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Abdul Mu'ti menjelaskan, pelibatan kantin sekolah dinilai lebih efektif karena pihak sekolah memahami kondisi peserta didiknya. Selain itu, langkah ini memanfaatkan sarana yang sudah tersedia di lingkungan pendidikan sehingga distribusi makanan bisa lebih cepat.
"Tidak semuanya melalui SPPG. Sebagiannya mungkin bisa melalui sekolah, tetapi semuanya tetap di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah," terang menteri asal Kudus itu.
Standar Gizi dan Pengawasan Tetap Ketat
Meski melibatkan kantin sekolah, Abdul Mu'ti menegaskan seluruh pelaksanaan MBG wajib memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pengelolaan program tetap berada dalam sistem koordinasi nasional.
"Karena itu, meskipun sekolah dilibatkan, pengelolaan program tetap berada dalam sistem koordinasi nasional," tandasnya.
Koreksi Data Penerima Manfaat
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu'ti meralat pernyataannya sebelumnya yang sempat menyebut 43 juta guru meminta program MBG dilanjutkan. Ia mengklarifikasi, angka tersebut merujuk pada jumlah murid, bukan guru.
Sekira 43 juta murid atau 80,9 persen penerima manfaat menginginkan program MBG tetap berjalan. Data itu diperoleh dari Dapodik yang mencatat penerima secara by name by address, serta hasil pemantauan langsung di lapangan.
"Data penerima MBG sekarang terintegrasi dengan Dapodik. Jadi muridnya ada di mana saja, by name, by address, sekolahnya mana saja, itu kami punya," imbuhnya.
Pemerintah juga menerima masukan dari berbagai penelitian perguruan tinggi dan lembaga lain terkait pelaksanaan MBG. Skema baru ini diharapkan mulai diterapkan dalam waktu dekat setelah kajian teknis selesai.
