MANGARAI BARAT — Kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI ke NTT bukan sekadar seremonial. Wakil Ketua Banggar Wihadi Wijanto mengingatkan bahwa struktur ekonomi NTT yang masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan membuat provinsi ini rentan terhadap perubahan iklim dan gangguan ketahanan pangan.
“Pertumbuhan ekonomi NTT pada 2025 sebesar 5,14 persen dan meningkat menjadi 5,32 persen secara tahunan pada triwulan I 2026 menunjukkan tren positif. Namun, sektor primer yang dominan menjadi kerentanan tersendiri,” ujar Wihadi di hadapan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, para bupati, serta perwakilan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Anggaran Rp 29,78 Triliun untuk NTT Tahun 2026
Pemerintah pusat telah mengalokasikan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 untuk NTT sebesar Rp 29,78 triliun. Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat Rp 9,57 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 20,21 triliun.
Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 3,397 triliun atau 35,50 persen dari pagu. Sementara realisasi TKD sudah terserap Rp 9,138 triliun atau 45,23 persen dari pagu.
Fokus Pembangunan: Pangan, Konektivitas, dan Kawasan Pariwisata
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan daerah akan diselaraskan dengan prioritas nasional. Fokusnya mencakup penguatan ketahanan pangan, pembangunan konektivitas antarwilayah, dan pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo–Flores.
“Kami juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” kata Melki dalam forum yang sama.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti percepatan program prioritas nasional di NTT, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Inflasi Terjaga, UMKM Jadi Perhatian
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyebut stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang relatif stabil.
“Kami terus mendorong penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM,” ujar Adidoyo.
Wihadi menambahkan, efektivitas pemanfaatan TKD dan dana desa, perluasan digitalisasi ekonomi, serta pengawasan kepabeanan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Penguatan koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi,” tegasnya.
Jalan Daerah Sepanjang 98,52 Km dengan Investasi Rp 421,9 Miliar
Salah satu program strategis yang berjalan di NTT adalah Instruksi Presiden Jalan Daerah. Program ini mencakup 23 paket pekerjaan sepanjang sekitar 98,52 kilometer dengan nilai investasi Rp 421,9 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengadaan satu juta ton jagung secara nasional sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan.
Banggar DPR RI memastikan seluruh masukan dari kunjungan kerja ini akan dibawa ke pembahasan tingkat pusat sebagai bahan penyempurnaan kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan di NTT.
