BANDARLAMPUNG — Pemerintah tidak hanya berhenti pada capaian swasembada beras, tetapi mulai mengarah pada ekspansi pasar komoditas pangan ke kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Timor Leste, Filipina, dan Papua Nugini menjadi sasaran utama perluasan ekspor pada 2026.
"Tahun ini target kita ada ke beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor beras seperti Timor Leste, Filipina, dan Papua Nugini," ujar Amran di Lampung Tengah, Rabu (26/8/2026).
Potensi Ekspor ke Malaysia Capai 200.000 Ton
Amran menjelaskan, realisasi ekspor ke Malaysia yang baru berjalan 1.000 ton berpotensi melonjak drastis. Kebutuhan impor beras negara jiran itu disebutnya mencapai 1 juta ton per tahun, membuka peluang besar bagi petani domestik.
"Ekspor kita kemarin yang telah dilaksanakan ke Malaysia itu sebanyak 1.000 ton, dan karena kebutuhan banyak, akan ada potensi bisa bertambah 200.000 ton. Karena total kebutuhan Malaysia itu sekitar 1 juta ton per tahun," katanya.
Selain pasar Asia Tenggara, pemerintah juga membuka peluang ekspor ke Palestina dan Arab Saudi. "Ekspor ini juga akan ke Palestina, Saudi Arabia," imbuh Amran.
Stok Beras 5,2 Juta Ton dan Sewa Gudang Tambahan
Rencana ekspor ini ditopang stok beras nasional yang mencapai 5,2 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. Namun, kapasitas gudang Bulog yang hanya 3 juta ton memaksa pemerintah menyewa fasilitas penyimpanan tambahan.
"Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah dengan jumlah 5,2 juta ton, dan kita sudah menyewa gudang dengan kapasitas 2 juta ton karena kapasitas gudang hanya 3 juta ton," jelas Amran.
Bantuan Pangan Tetap Disalurkan ke 33,4 Juta Penerima
Di tengah gencarnya ekspor, pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat tetap berjalan. Amran menyebut jumlah penerima manfaat program ini secara nasional mencapai 33,4 juta orang.
"Kita patut bersyukur karena saat ini dalam kondisi tidak hanya swasembada tapi kita bisa ekspor beras," kata Amran.
Mentan menilai capaian ini merupakan hasil kerja kolektif semua pihak, dari petani hingga pemangku kepentingan lain di sektor pangan. "Ini merupakan bentuk kerja kolektif dari semua pihak dari petani hingga pihak terkait," ujarnya.
