NUSA TENGGARA TIMUR — Penyidik KPK mengamankan Edison di rumah dinasnya, Senin sore. Tidak hanya melakukan penangkapan, tim penyidik juga menggeledah dan menyegel ruang kerja bupati serta sejumlah ruangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim.
Dari Panggung Antikorupsi ke Operasi Tangkap Tangan
Pada Kamis (4/6/2026), Edison menghadiri acara pencegahan korupsi di kantor Gubernur Sumsel. Acara itu dihadiri Gubernur Herman Deru dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono.
Dalam unggahan Instagram @humaspimpinan_muaraenim, Edison menyatakan dukungan penuh terhadap langkah gubernur memperkuat pencegahan korupsi di sektor BPJ. Ia mengimbau aparatur Pemkab Muara Enim proaktif memahami regulasi, menjaga transparansi, menghindari mark-up, dan menolak pekerjaan fiktif.
"Bupati mengimbau seluruh aparatur Pemkab Muara Enim untuk selalu proaktif memahami regulasi, menjaga transparansi, menghindari mark-up, serta menolak keras pekerjaan fiktif demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," tulis unggahan akun tersebut.
Pesan Terakhir di Apel Pagi Sebelum OTT
Di hari yang sama dengan penangkapan, Senin pagi, Edison masih memimpin apel bulanan dan menyerahkan SK pensiun serta kenaikan pangkat ASN di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dalam pidatonya, ia berpesan soal peningkatan kinerja.
"Penerimaan kenaikan pangkat patut disyukuri. Tetapi tidak cuman itu, tunjukkan kinerja, baktikan, karena tugas ke depan telah menanti kita," kata Edison dalam video yang diunggah akun Instagram @h.edisonshmhum.
Kalimat itu menjadi pesan terakhir Edison di hadapan anak buahnya sebelum penyidik KPK menjemputnya beberapa jam kemudian.
KPK Geledah Ruang Kerja dan Dinas Pendidikan
Operasi tangkap tangan yang menjerat Edison berlangsung Senin sore. Setelah penangkapan, penyidik langsung melakukan penggeledahan dan penyegelan di ruang kerja bupati. Penggeledahan diperluas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merilis secara resmi nilai barang bukti dan konstruksi perkara yang menjerat Edison. Lembaga antirasuah biasanya memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status dan pasal yang disangkakan kepada tersangka.
Edison menjadi kepala daerah ketiga di Sumatera Selatan yang tersandung kasus korupsi dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, Bupati OKU Timur dan Bupati Musi Rawas juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
